bukuperbatasan

Jun 10, 2021

Rumah Sakit Terapung Doctor Share Dambaan Pulau-Pulau Terluar Perbatasan

Rumah Sakit Terapung Doctor Share, Ideal Untuk Pulau-Pulau Terluar Perbatasan

Oleh : Myrna Ratna[1]

Dari koceknya, ia mewujudkan mimpi yang muskil, membangun rumah sakit apung. Kemudian berlayarlah Lie Dharmawan mengunjungi pulau-pulau kecil di Nusantara, mengobati ribuan warga miskin yang tak memiliki akses pada pelayanan medis. Di usianya yang sudah 67 tahun, dokter ahli bedah Lie A Dharmawan, PhD terlihat lebih muda. Bicaranya cepat, terstruktur, khas orang-orang yang tidak mau membuang waktu. Waktu memang bergulir cepat bagi Lie yang sehari-harinya dililit jadwal kerja yang padat. Siang itu ia bersama tim Dokter Peduli baru saja menyelesaikan pelayanan medis rutin di tempat pembuangan sampah di Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Selain pengobatan, mereka juga memberikan penyuluhan hidup sehat dan bersih kepada keluarga pemulung. ”Mereka itu hidup dari sampah. Air yang ada di sekeliling mereka sangat tidak sehat. Dari empat sumur yang kami periksa, semuanya mengandung dua bakteri pembunuh, E Coli dan Pseudomonas,” kata Lie.

Hidup Lie memang sepenuhnya untuk pengabdian. Semangat ini pula yang mendorongnya mewujudkan sebuah rencana ”gila”, yaitu membuat rumah sakit apung (floating hospital) pertama di Indonesia. Semua orang mencibir dan menyebutnya ”edan” ketika ide itu dimunculkan tahun 2009. Tetapi, ia pantang mundur. Ia sangat yakin, masyarakat tertinggal di Indonesia akan lebih mudah memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan kapal yang bisa masuk ke pulau-pulau kecil. Kapal yang tahan gelombang dan mampu menyelenggarakan operasi sambil berjalan. Gila memang, tapi tak mustahil.

Pada Maret 2013, impiannya terwujud. Rumah sakit apung itu berhasil dibangun di atas kapal phinisi dengan luas 23,5 x 6,55 meter. Awalnya, kapal bekas yang terbuat dari kayu ulin itu, ia beli dengan harga Rp 600 juta. Biayanya dari menjual rumah. Kapal itu kemudian dimodifikasi menjadi dua tingkat dengan ruang operasi ditempatkan di lambung kapal. ”Kapal ini nilainya sekarang sudah lebih dari Rp 3 miliar. Kami memiliki fasilitas kamar bedah dengan segala peralatan memadai, ruang rontgen, EKG, USG, laboratorium, tempat untuk merawat delapan pasien sekaligus. Saya dibantu sponsor,” kata Lie, yang aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan Lions Club.

Bangga Indonesia Pelayaran perdana dilakukan ke Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Setelah itu, kapal pun melaju ke Manggar, Belitung Timur; Ketapang, Kalimantan Barat; dan September lalu merapat ke Bali, Labuhan Bajo (Flores Barat), dan Pulau Kei di Maluku. ”Sampai hari ini total kami sudah melaksanakan 178 operasi, mulai dari hernia sampai tumor, dan ada sekitar 2.000 warga yang sudah kami obati,” kata Lie.

Kenapa rumah sakit apung? Di tahun 2012, Indonesia itu membutuhkan 160.000 tempat tidur, yang tersedia baru 60.000. Untuk membangun kamar atau rumah sakit, tidak masalah, tapi software-nya bagaimana? Bagaimana menghasilkan dokter? Intinya kita kekurangan tenaga dokter. Distribusi juga tidak merata. Saya ingin kita ini bangga menjadi Indonesia. Kalau kita bangga, mari kita lakukan apa yang bisa dilakukan, saya tidak mau mengulang kata Kennedy, bagi bangsa dan negara ini, agar kita dapat menegakkan kepala. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Jangan cuma korupsi kita yang dilihat oleh dunia.

Bagaimana kebanggaan menjadi Indonesia itu diterjemahkan lewat perahu? (Lie terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca).

Itu terjadi pada Maret 2009 ketika saya melakukan operasi di Pulau Kei, Maluku. Pada hari terakhir, datang seorang ibu membawa anak perempuannya yang sangat kesakitan usia 9 tahun. Untuk sampai ke tempat saya, mereka harus berlayar tiga hari dua malam. Anak ini menderita hernia incarserata, usus terjepit. Secara teori kedokteran, anak ini harus ditolong dalam 6-8 jam, sedangkan perjalanannya sudah lebih dari dua hari. Bonyoklah itu usus.

Saya lakukan bedah, dan anak ini sehat, sembuh. Ini bukan kepandaianku, tapi ada kuasa supranatural. Saya selalu berdoa, kadang saya berdialog dalam doa saya. Di situ gambaran anak ini terbayang lagi dan seolah ada suara yang mengatakan: ”Maukah kau melayani-Ku?” Tentu ini pengalaman sangat pribadi. Saya tolak. Saya sudah terlalu capai. Saya sudah melayani-Mu dua puluhan tahun. Saya sudah banyak menolong orang miskin. Segala kesombongan dan kecongkakan saya keluar. Pokoknya saya enggak mau. Tapi, bayangan anak itu datang dan datang lagi. Sampai suatu malam, dengan berurai air mata saya mengatakan, Tuhan saya mau. Saya sadar bahwa ini akan berimplikasi sangat luar biasa, akan begitu banyak beban bagi saya. Pengorbanan waktu, uang, perasaan. Dan ini terjadi.

Seberapa sulit melakukan bedah di atas kapal?

Banyak pihak yang mengatakan enggak mungkin kamu melakukan operasi bedah di kapal yang begitu kecil. Saya mencoba operasi di atas kapal pertama kali pada Maret 2013, kapalnya ditambat dulu. Eh bisa. Lalu kami berlayar ke Belitung, kapal diparkir di tengah laut nggak pake ditambat, saya lakukan operasi besar. Bisa. Nah, ketika ke Pulau Komodo, saya melakukan operasi sambil kapalnya jalan. Lihatlah oleh dunia sekarang. Semangat Indonesia mengalahkan segala kesulitan yang kita hadapi.

Kapal Floating Hospital, Ideal Buat Negara Kepulauan

Kapal Floating Hospital ini memang lahir dari semangat pengabdian. Untuk membangun kapal tersebut, Lie bekerja secara total termasuk menjual sebuah rsteraprumahnya.Pembangunan nya dilakukan dengan memodifikasi kapal nelayan, dimodifikasi menjadi kapal yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas medis. Menurut Lie gagasan pembuatan RS terapung ini muncul pada 28 Maret 2009. Lie mengaku membutuhkan waktu lama untuk menuntaskan pengerjaan RS terapung itu karena sama sekali tidak ada contoh RS serupa. “Yang ada di Indonesia kan RS terapung milik tentara yang sudah terpola secara jelas”katanya waktu itu.

Awalnya, selain buta soal spesifikasi kapal, Lie dan timnya sulit menemukan jenis kapal yang sesuai untuk dimodif jadi rumah sakit. Tadinya, mereka ingin menggunakan kapal jenis tongkang dengan pertimbangan memiliki badan lebar. Tetapi, ternyata kurang layak. Kemudian mereka menjajaki untuk menggunakan kapal berbahan fiber. Namun, dipercaya perahu fiber gampang pecah ketika menabrak karang. “Akhirnya, mereka memutuskan menggunakan perahu nelayan buatan Palembang. Meski sederhana, tetapi mereka percaya kapal ini lebih memadai untuk keperluan rumah sakit.

Kapal ini berukuran panjang 23,5 meter dan lebar 6,55 meter terbagi dalam tiga dek. Dek atas menjadi ruang nakhoda serta tempat berinteraksi santai para relawan. Dek tengah merupakan dek utama. Di sinilah ruangan Operasi itu berada. Salah satunya terdapat ruang bedah (operasi). Meja operasinya berupa tempat tidur dorong, lengkap dengan penerangan di atasnya dan seperangkat alat bedah. Di sebelah ruang operasi ada ruang pemulihan pasca operasi, lengkap dengan berbagai peralatan medis pendukungnya.

Sementara itu, dek bawah merupakan ruang pemeriksaan USG dan rontgen. Karena itu, meski relatif sederhana, kapal tersebut sudah pantas disebut RS terapung.Selain ruangan-ruangan itu, Floating Hospital dilengkapi delapan tempat tidur untuk pasien, ruang periksa, laboratorium sederhana, dan ruang arsip. Ada pula kamar dokter, kamar perawat, kamar karyawan, ruang diskusi, dapur, dan tentunya kamar mandi. Hanya saja kapal ini berkecepatan baru bisa 6 knot, jadi memang tergolong sangat lamban.

rsterapungUntuk membangun kapal tersebut, Lie bekerja secara total termasuk menjual sebuah rumahnya. Lie menghabiskan dana sekitar Rp 3 miliar untuk merenovasi dan mengisi perlengkapan medis Floating Hospital. Namun, biaya itu separo lebih murah dari anggaran yang diperkirakan sekitar Rp 6 miliar. Mereka bisa menekan biaya pengadaan karena banyak perlengkapan medis yang mereka dapatkan dengan diskon khusus.

Berobat di RS Floating Hospital sama sekali tidak dipungut biaya. RS ini memang Dr Lie tujukan untuk misi kemanusiaan. Karena itu salah satu yang akan diupayakan adalah meminta dukungan dari para donatur. Sementara ini Lie menggunakan dana lewat keuntungan kliniknya yang beroperasi di Jakarta. Dia juga sedang menjajaki kerja sama dengan sejumlah daerah agar turut mendanai RS tersebut lewat program jamkesmas atau jamkesda.

Operasi pertama mereka lakukan pada 16 Maret 2013 di Pulau Panggang, Kapal membutuhkan waktu perjalanan selama empat setengah jam dari pelabuhan kumuh Muara Baru Jakarta Utara ke Dermaga timur Pulau Panggang. Di dermaga tersebut, puluhan warga beserta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu telah menunggu. Antara lain, 15 warga yang sudah dijadwalkan untuk menjalani operasi secara gratis di kapal terapung itu. Semua operasi berjalan lancar, memang sempat ada dokter volunteer yang pusing karena ruang operasinya bergoyang-goyang. Floating Hospital mampu menangani berbagai macam operasi mayor. Namun, memang ada beberapa jenis operasi yang sangat rumit, sehingga mau tidak mau harus dilakukan di darat. Misalnya, operasi jantung.

Lie bersama tim DOCTOR SHARE juga sedang menyiapkan rute-rute perjalanan laut kapalnya. Misalnya, ke Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Bali, Sumba, Flores, dan Kepulauan Kei. Lie menambahkan, layanan RS terapung mutlak dibutuhkan di Indonesia. Mengingat, Indonesia merupakan negara kepulauan. Banyak kawasan di pesisir pantai yang minim fasilitas kesehatan termasuk pulau-pulau terluar di perbatasan. “Di DKI saja yang notabene ibu kota negara, layanan kesehatan di kawasan pesisir jauh dari layak. Ini tentu sangat memprihatinkan.

Mereka yang terperangkap

Jumlah dokter di Indonesia sangat minim. Menurut data resmi, dari total jumlah dokter di Indonesia yang sekitar 80.000 orang, 21 persen ada di Jakarta. Jika ditarik lebih jauh, 60 persen ada di Pulau Jawa. Sementara penduduk yang harus dilayani ada sekitar 240 juta orang. Artinya, satu dokter dibutuhkan untuk 3.000 jiwa. Berdasarkan pengalamannya, Lie melihat, semakin ke timur Indonesia semakin banyak anak-anak yang terperangkap dalam lingkaran kesulitan. Bukan saja mereka tak memiliki akses terhadap pelayanan medis, tapi kualitas hidupnya juga sangat rendah akibat kemiskinan. ”Akan seperti apa masa depan mereka? Generasi seperti apa yang akan kita dapatkan nanti?” kata Lie.

Itu sebabnya, selain memberikan pelayanan medis, di sejumlah titik Lie dan tim dokter juga membentuk panti rawat gizi (therapeutic feeding centre). Mereka merawat anak-anak kekurangan gizi dengan pengawasan ketat, khususnya asupan makanan.

Apakah kehadiran puskesmas efektif?

Semua tergantung dari pelakunya. Kita bikin puskesmas bagus tapi kalau dokternya jarang hadir sama juga bohong. Kami membuat panti rawat gizi untuk anak-anak yang kekurangan gizi. Karena kurang gizi, dengan sendirinya daya tahan tubuh mereka drop. Ketika daya tahan tubuh rendah, segala penyakit familier dengan mereka. Makanan mereka tidak sehat, alhasil mereka cacingan. Semua anak yang masuk ke panti gizi kami beri obat cacing, nah cacingnya keluar gede-gede. Kalau ada cacing apa yang terjadi? Anemi. Statistik menunjukkan, hampir 30 persen balita Indonesia mengalami anemi. Penyakit menular lainnya, infeksi saluran pernapasan, juga tuberkulosis.

Di panti rawat gizi, kami tidak hanya memberi makan. Kalaupun memberi makan, itu dengan formula untuk menumbuhkembangkan organ otak sesuai dengan usia mereka agar ketika golden period lima tahun itu tercapai, mereka sudah punya cikal-bakal yang baik. Kalau sudah lewat lima tahun, dikasih apa pun, mereka akan jadi gemuk, tapi IQ dan EQ akan tetap jongkok. Padahal, pada generasi penerus inilah kita gantungkan nasib bangsa dan negara.

Bentuk bantuannya seperti apa?

Pertolongan yang kami berikan memang cuma-cuma, tapi bukan dalam bentuk rupiah. Kami biasanya merawat 30-60 hari ada yang sampai 90 hari. Kami secara rutin melakukan inspeksi dari rumah ke rumah, kalau merekarelapse (kondisinya kembali buruk seperti semula), dengan senang hati kami katakan datanglah lagi untuk satu atau dua minggu.

Kuncinya adalah kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Kalau anak ini kami temui dengan keadaan kurang gizi dan buruk gizi, kami minta ibunya ikut hadir. Ibu ini diajarkan untuk merawat anaknya, termasuk membuat makanan untuk anaknya dengan bimbingan dokter. Kami tidak merawat anak itu, tapi ibunya yang merawatnya dengan pengawasan kami. Kalau sudah keluar dari panti, mereka bisa membuat sendiri makanan di rumah. Saat ini sudah ada 100 anak yang selesai dirawat. Kami harap para ibu ini bisa memberi contoh kepada tetangganya, menularkan ilmunya, membuat makanan yang murah tetapi bergizi.

Keras kepala

Lie lahir di sebuah desa di pesisir selatan Padang, Sumatera Barat, dari sebuah keluarga yang sangat sederhana. Ada peristiwa yang terekam kuat dalam ingatannya yang membuatnya sadar bahwa ia ”berbeda”. Suatu hari ketika merasa lapar setelah seharian bermain, Lie kecil pulang dan mengatakan pada ibunya bahwa ia lapar. Namun, sang ibu tidak menyuruhnya makan, tetapi hanya diam dan mengeluarkan air mata. Lie tidak mengerti dan kembali bermain.

Namun, pengalaman berikutnyalah yang membuatnya tersadar. Suatu ketika ia dipanggil ke depan kelas untuk bercerita tentang ”cita-cita”. Lie pun dengan lantang mengatakan bahwa ia bercita-cita menjadi dokter. Seluruh temannya dan juga gurunya tertawa. Gurunya mengatakan bahwa ia harus sadar bahwa dirinya anak keluarga miskin. ”Barulah untuk pertama kali saya ngeh kalau saya itu berbeda. Kalau saya itu orang miskin,” kata Lie.

Tetapi, itu tidak menyurutkan langkahnya. Mungkin di sinilah awal pembentukan karakter keras kepalanya. ”Sejak saat itu saya setiap hari diam-diam ke gereja dan berdoa bahwa saya ingin jadi dokter. Saya lakukan setiap hari, selama bertahun-tahun. Doanya sama, ‘saya ingin jadi dokter’. Saya memang keras kepala,” lanjut Lie, yang akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan kedokteran S-1 sampai S-3 di Jerman.

Apa yang diajarkan oleh orangtua sehingga muncul tekad seperti itu?

Mama pernah berkata pada saya, kalau kamu suatu saat menjadi dokter, kamu jangan memeras orang miskin. Mereka akan membayar, tapi ketika pulang mereka akan menangis karena ketika pulang mereka tak punya uang untuk membeli beras. Dan, saya ingat bagaimana ibu saya menangis ketika saya minta makan, dan itu sesuatu yang tidak bakal saya lupakan seumur hidup saya.

Setelah lama bermukim di Jerman, apa yang Anda mendorong kembali ke Indonesia?

Saya bekerja di sebuah rumah sakit universitas yang besar di Jerman. Saya punya jenjang karier yang baik. Kalau saya tetap di Jerman, saya jadi tenaga pengajar. Ilmu yang saya peroleh akan diterapkan sebagian besar untuk ilmu kedokteran. Saya satu dari sekian ratus ribu dokter di sana. Kalau saya pulang, ilmu kedokteran yang saya pelajari benar-benar bisa diaplikasikan untuk kemanusiaan, terutama untuk mereka yang membutuhkan pertolongan tapi tidak memiliki akses.

Prinsip yang Anda tekankan untuk profesi ini?

Kalau kita berprofesi apa pun, janganlah jadikan profesi itu sebagai senjata untuk merampok. Saya ahli bedah, saya tidak akan merampok dengan menggunakan pisau operasi saya. Bahwa saya ketika mengerjakan pekerjaan mendapat imbalan yang setara, itu adalah hak kita. Tapi kita harus tetap punya idealisme.

Lihat di Indonesia ini, bukankah gemerincing dollar merupakan ukuran keberhasilan seseorang? Inget lhodokter, insinyur, farmasis, kita ini hidup ada tujuannya, kita ini hidup bernegara. Bung Karno pernah mengatakan, kemerdekaan itu politis, seumpama itu jembatan emas yang sudah dibangun nun di sana di seberang bangunlah istana gading. Itulah tugas kita. Apakah kita telah sampai di sana? Dulu sewaktu saya jadi mahasiswa banyak suster dari Taiwan, Korea. Sekarang tak ada lagi Korea mengirim suster, mereka kirim manajer. Bagaimana dengan kita? Kok kita bangga mengirim sekian juta TKI yang mengharapkan 100 dollar per bulan?

Konsep kesederhanaan bagi Anda itu apa?

Saya puas dengan kehidupan saya, saya tidak mau berlebihan. Saya sudah 26 tahun punya diabetes, tapi gula darah saya terkontrol baik. Saya punya satu obat, jamu jarak. Jaga mulut jangan rakus. Mulutmu adalah harimaumu. Istri saya pernah bertanya ketika kehidupan saya masih belum semapan sekarang, cukupkah uang yang kita berikan untuk orang-orang? Kalau kurang tambah lagi, kan, kita enggak kelaparan ini. Setiap bulan sayanombok untuk proyek ini. Saya merasa ini masih bisa membantu orang, di situlah letaknya. Sering saya kasih contoh: kalian tahu kita setiap hari bernapas, berapa banyak oksigen yang kalian hirup? Gratis. Coba lihat di ICU, berapa oksigen yang harus kita bayar? Berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk narcose itu? Kita seumur hidup bernapas gratis, sudah berapa kita berutang pada Tuhan?

Masih punya mimpi apa lagi?

Saya tidak akan berhenti di rumah sakit apung. Saya ingin membangun rumah sakit tanpa kelas, low cost hospital. Saya ingin membahagiakan manusia. Saya tidak akan berhenti berpikir.

Dr Lie A Dharmawan, PhD, Sp.B, Sp.BTKV

♦ Lahir: Padang, 16 April 1946

♦ Orangtua; Lie Goan Hoey dan Pek Leng Kiau (Julita Diana)

♦ Istri: Tan Lie Tjhoen (Listijani Gunawan)

♦ Anak:

– Lie Mei Phing (36)

– Lie Ching Ming (33)

– Lie Mei Sing (21)

♦ Pendidikan:

– S-1 Freie Universitat, Berlin

– S-2 University Hospital, Cologne

– S-3 Freie Universitat, Berlin

♦ Pekerjaan:

– Kepala Bagian Bedah RS Husada

– Wakil Ketua INTI (Perhimpunan Indonesia-Tionghoa) DKI Jakarta

– Pendiri Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE)

– Anggota Lions Club

[1] Sumber Kompas minggu 22 desember 2013 : dimuat kembali di www.wilayahperbatasan.com tanggal December 23, 2013

Oct 30, 2020

Pertahanan Dan Pengamanan di Perbatasan

Pengamanan & Pertahanan Di Perbatasan

Oleh Harmen Batubara

Badan Nasional Pengelola Perbatasan^{^[1]} (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020. Acara diselenggarakan di Ballroom Hotel Pullman Lt. L Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/03/2020). Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rakornas Pamtas 2020 ini adalah memberikan pemahaman tentang arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan negara serta menemukan _permasalahan-permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara sebagai dasar perumusan dan kebijakan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara terpadu menuju perbatasan negara yang aman, tertib, dan dinamis.

Dalam keynote speech-nya, Tito Karnavian menyatakan salah satu isu yang di bahas dalam Rakornas Pamtas ini adalah langkah sinergis seperti apa yang harus dilakukan menyingkapi banyaknya temuan aktivitas lintas batas ilegal yang keluar masuk Indonesia tanpa melalui prosedur formal. Setidaknya terdapat sebelas (11) permasalahan utama dalam pengamanan kawasan perbatasan di luar kejahatan lintas batas negara, yakni: Pertama, masih Lemahnya Pengawasan di Kawasan Perbatasan. Kedua, masih banyak jalur lintas negara illegal baik barang, narkoba maupun manusia. Ketiga, masih terjadinya penjualan dan pembelian bahan bakar minyak secara illegal antara kapal besar dengan kapal kecil;

Selanjutnya, keempat, adanya kapal peti kemas dari luar negeri yang membuang limbah B3 di lautan Indonesia. Kelima, banyaknya pelabuhan tradisional yang rawan dijadikan lokasi penyelundupan. Keenam, keterbatasan pengetahuan nelayan tradisional tentang batas wilayah negara sehingga banyak nelayan yang ditangkap kepolisian negara tetangga; Ketujuh, kurangnya prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai wilayah panai/Perbatasan laut sehingga banyak nelayan tidak mendapat nilai ekonomis dan hasil laut. Kedelapan, belum maksimalnya kerjasama antar Kementerian/Lembaga dalam menangani kejahatan Lintas Negara. Kesembilan, kurangnya jumlah personel di wilayah perbatasan dan masih terbatasnya sarpras pencegahan Lintas Negara. Kesepuluh, banyaknya peraturan dan undang-undang terkait Perbatasan yang tumpang tindih kewenangan K/L; dan kesebelas, belum maksimalnya kerjasama antar aparat penegak hukum di perbatasan.

“Ada beberapa persoalan yang kita hadapi dalam mengelola perbatasan kita, baik di darat, laut, maupun udara. Di darat belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi, ada batas-batas darat yang belum selesai, belum disepakati dengan negara tetangga kita, belum maksimalnya pengawasan tanda batas negara, patok-patoknya ini belum jelas, dan juga pemeliharaannya,” ujarnya.

Di samping itu, Tito juga menyoroti diplomasi dengan negara tetangga perbatasan untuk menentukan batas wilayah negara. Menurutnya, batas wilayah negara perlu dipertegas dan penegasan tersebut harus dilakukan secara maksimal. Kemudian diplomasi perbatasan dengan daerah tetangga belum maksimal. Untuk masalah laut dan udara belum tuntasnya batas laut dengan negara tetangga. Ada 10 negara tetangga, baik laut teritorial, batas ZEE dan landasan contingent, kemudian belum selesainya penetapan batas udara Indonesia dengan negara tetangga terutama masalah FIR (Flight Information Region),” paparnya.Tak kalah pentingnya adalah yang terkait dengan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, ia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara.

“Di bidang pengamanan juga ada beberapa strategis sarana prasarana pengamanan kawasan perbatasan baik darat maupun laut. Jumlah pos pengaman perbatasan kuantitasnya kurang. Tidak sepadan dengan daerah yang harus diawasi panjangnya, kemudian teknologinya juga belum advance. Jadi lebih banyak menggunakan cara manual, kemudian belum terpadunya sistem pengawasan aktivitas lintas batas pada jalur non resmi, non PLBN, dan resmi tapi bukan PLBN, belum terbangun sistem perbatasan yang betul-betul terpadu, integrated border security system ini belum,” terangnya.

Padahal, persoalan kesejahteraan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang tak terelakan. Negara, juga perlu hadir di kawasan perbatasan dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat. “Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan, menjadi daerah yang banyak tertinggal. Misalnya masalah kemiskinan, penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” kata Mendagri.

Kita ingin agar pemerintah memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan maksud menjadikannya “kota-kota khusus perbatasan”, yang memiliki karakter sebagai wilayah pertahanan (daerah teritori perbatasan atau frontier yang dipersiapkan agar mampu berperan melaksanakan upaya pertahanan negara), adalah sebuah pilihan. Untuk mewujudkan rasa cinta di perbatasan suatu negara, diperlukan adanya sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut, membangun perekonomian perbatasan dengan jalan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan serta mempersiapkan sistem pertahanan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pertahanan dan keamanan nasional. Hal seperti itu tentu tetap memrlukan waktu.

Terkait dengan Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan, secara fakta sebenarnya sudah ada program pembangunan yang masing-masing di miliki oleh Pemda dan pemerintah pusat hanya saja belum terprogram dan terimplementasi secara terpadu. Ditambah lagi selama ini persoalan keterisolasian Perbatasan sering jadi kendala. Logikanya? Bagaimana mau membangun? Kalau sarana ke lokasi tersebut belum ada, atau lokasinya belum bisa didatangai. Disamping persoalan laten, yakni masih adanya tumpang tindih kepentingan kementerian/lembaga terkait yang menangani wilayah perbatasan. Terus terang itu zaman dahulu? Sekarang kan sudah sangat berbeda?

Pemerintahan Jokowi-JK telah membuka isolasi perbatasan. Tidak tanggung-tanggung. Jalan parallel perbatasan yang selama ini hanya impian, langsung diwujudkan. 9 Pos Lintas Batas PLBN di bangun kembali dengan megah, dan membanggakan. Tol Luat dan Tol Udara di bangun, sasarannya jelas membuka isolasi wilayah perbatasan secara total dengan biaya logistik yang dibantu oleh pemerintah Pusat.

Disamping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan kehidupan masyarakat Desa, yakni dengan pola pembangunan Desa lewat pemberdayaan Desa, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi pedesaan, suatu langkah nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Presiden meminta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah diberikan peluang terus untuk berproduksi terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga serta warung-warung tradisional, dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat,” pesan Presiden Jokowi melalui telekonferensi, Rabu 15/4/2020. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan langkah Kementerian PUPR dalam memberikan peluang sektor UMKM untuk berproduksi melalui penyediaan fasilitas ruang usaha di Rest Area Jalan Tol, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar.

Penyediaan fasilitas UMKM pada rest area/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dilaksanakan di sepanjang Jalan Tol di Pulau Jawa (46 Tipe A, 23 TIP Tipe B, dan 26 TIP Tipe C) dan Jalan Tol Trans Sumatera (31 TIP), termasuk upaya mengembangkan TIP yang terhubung dengan kegiatan ekonomi di sekitar jalan tol. Salah satu contoh di rest area KM 429 B ruas Semarang-Solo, dimana 11 tenant merupakan UMK kuliner dengan brand dan produk lokal yang sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia.

Penyediaan fasilitas UMKM juga diberikan melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi di kawasan PLBN seperti pembangunan kios/lapak pasar pada 7 PLBN yang telah dibangun yakni PLBN Entikong, Aruk, Badau di Kalimantan Barat. Kemudian Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur serta Skouw di Papua.

Sebagai contoh, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya pada periode 2019-2020 mengalokasikan anggaran Rp 117,5 miliar untuk melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana penujang (Zona Sub Inti) PLBN Skouw, termasuk pembangunan area komersial dan pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 m2. Desain pasar terdiri dari kios basah, kios kering serta kios terbuka yang tidak memakai atap penutup berjumlah 50 kios. Saat ini seluruh progres fisik Zona Sub Inti mencapai 80,45%.

Dari segi kerja sama regional maka BNPP sejatinya diharapkan jadi fasilitator dalam mempererat para petugas atau pejabat di lingkungan perbatasan dengan negera tetangga. Demikian pula ke dalam, ke Pemda di wilayah perbatasan agar secara sinergis menetapkan lokasi-lokasi destinasi wisata yang bisa jadi Ikon perbatasan. Sebab bagaimanapun sederhananya ekonomi perbatasan yang akan dikembangkan sudah barang tentu dia harus didukung oleh para pelaksana lapangan. BNPP, Kemdagri dan Kemlu serta Pemda perbatasan terkait bisa sinergis untuk memuluskan kerja sama dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi perbatasan. Konsep pengembangan ekonomi perba tasan memang menekankan hal seperti itu, yakni memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik.

Seiring dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN serta kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dengan jalan memberikan tempat yang pas di perbatasan serta dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara seimbang.

Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang nyata, menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

Terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan, baik laut maupun darat, masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara tuntas. Secara geografis, wilayah kedaulatan NKRI merupakan kawasan yang cukup strategis dan merupakan Negara Besar yang berbatasan langsung dengan tiga Negara untuk batas negara darat, 10 negara untuk batas negara laut, memiliki 3.151 KM panjang perbatasan Darat. Untuk batas laut wilayah Indonesia memiliki panjang garis pantai ± 99.093 KM dan berbatas laut teritorial dengan empat negara yaitu Malaysia, Republic Democratic Timor Leste (RDTL), Papua New Guinea (PNG) dan Singapura. Sedangkan secara Yuridiksi batas laut Indonesai berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, RDTL, PNG dan Australia.

Rasio Pengamanan Batas Darat Wilayah Perbatasan Negara saat ini masih belum maksimal dibandingkan Panjang wilayah perbatasan NKRI, yakni 3.151 KM untuk wilayah Darat dan 99.093 KM panjang Garis Pantai. Dari data yang disampaikan oleh Satgas OPS. PAMTAS Yonif Raider 641/BRU tahun 2019, di perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat terdapat 60 titik perlintasan ilegal^{^[2]}

Dengan kondisi sarana prasana di perbatasan yang masih terbatas serta jumlah petugas dan aparat pengamanan yang jauh dari memadai, ditambah lagi dengan tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat kawasan perbatasan yang masih rendah, sangat berkontribusi besar pada maraknya tindakan perlintasan secara ilegal termasuk didalamnya adalah tindak kejahatan transnasional. Untuk itu, pengelolaan pengamanan perbatasan perlu menerapkan sistem SMART BORDER yang terbagi atas soft border dan hard border. Penerapan softborder^{^[3]} saat ini telah di lakukan di 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang menerapkan pola keterpaduan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dalam satu manajemen pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Terpadu yang dikoordinir oleh BNPP. “Dengan Keterpaduan palaksanaan pemeriksaan dan layanan lintas batas negara yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola PLBN, mampu menghadirkan rasa aman, nyaman dan ramah investasi bagi pelintas maupun pelaku usaha khususnya di kawasan Perbatasan negara,” pungkasnya.

Menteri Tito menambahkan penerapan softborder ini juga akan terus dikembangkan seiring dengan di bangunnya kembali 11 PLBN sebagaimana amanat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN dan Sarana Prasarana Penunjang di Perbatasan yang ditargetkan pembangunannya selesai pada akhir tahun 2021. Sementara untuk penerapan hardborder di batas wilayah negara akan disinergikan dengan kegiatan Pos Pamtas yang ada saat ini, terdapat 113 Pos Pamtas di wilayah Kalimantan, 41 Pos Pamtas di Wilayah NTT dan 101 Pos Pamtas di Wilayah Papua serta 75 Pos Pengamanan di Wilayah Laut teritorial NKRI.

Pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukanTNI ( darat,laut dan udara, yang tercakup dalam Kogab wilhan, komando kewilayahan, Armabar,Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan Trimatra tersebut.

Untuk perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan misalnya, ketika perbatasan masih terisolasi Kementerian Pertahanan berencana untuk melengkapi system pemindaiannya dengan pesawat “drone” atau tanpa awak, bahkan meliputi kepulauan Natuna pula. Termasuk juga penempatan 12 stasiun Radar. Demikian pula terkait pemindahan pasukan atau tepatnya penempatan pasukan di daerah-daerah perbatasan tersebut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan pada bulan juli2017, mendapatkan Kapal Angkatan Laut (KAL) namanya Ambalat 1-13-45, bersamaan dengan empat daerah lainnya di bagian timur Indonesia masing-masing Pangkalan TNI Angkatan Laut Kepulauan Aru, Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangalaki, Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna. KAL Ambalat 1-13-45 buatan dalam negeri oleh PT Tesco Indo Maritim dengan spesifikasi panjang 28m, lebar 5,8 m dengan senjata berat mitraliur 20mm dan 12,7mm terpasang di bagian depan dan belakang kapal.

Kita bersukur, karena kegiatan illegal fishing telah memberikan kesadaran baru bagi TNI untuk segera memperkuat system pertahanannya di wilayah Natuna. Lanud Ranai akan di tingkatkan tipenya dari C ke B. Natuna akan dibuat layaknya KAPAL INDUK . Jadi basis militer AL, dan AU, ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, 23 Maret 2016 yang lalu. Menjadikan Natuna bagai Kapal Induk, jadi pusat pengendali lalu lintas udara di wilayah itu, punya superior terhadap serangan udara lawan, sebagai bunker logistik dan amunisi, untuk mensuplai perbekalan bagi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang berpatroli di sekitar perairan tersebut.

Demikian juga dengan TNI Angkatan Udara yang akan menyiagakan empat unit pasukan khusus Korps Pasukan Khas (PASKHAS), di Pulau Natuna Besar. Pasukan ini dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara Oerlikon Skyshield buatan Rheinmetall. Sistem rudal Oerlikon Skyshield merupakan sistem pertahanan udara modular termasuk meriam multirole otomatis 35 mm yang dapat menembak jatuh pesawat. Saat ini baru pangkalan TNI AU Supadio, Halim Perdanakusuma, dan pangkalan udara Hasanuddin, yang sudah menggunakan sistem persenjataan ini. Tapi bagaimana realisasinya? Masih sangat tergantung kemampuan anggaran pemerintah. Pembangunan hanggar tambahan baru akan disiapkan untuk menampung delapan pesawat tempur. Pesawat-pesawat tempur itu mencakup Tempur Su-27, Su-30, F -16 yang hendak dibeli, dan fasilitas skuadron kendaraan udara tak berawak (UAV).

Rencananya ( sejak tahun 2012) akan ada tambahan 1 batalion Infantri dari Bukit Barisan. Markas batalion tersebut berada di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135. Saat ini di sana baru ada dua Kompi C dan D dari Batalyon 134/Raider (Batam). Untuk membangun markas dan sarananya memerlukan anggaran dan waktu. Begitu juga dengan rencana untuk menyiagakan 4 helikopter AH-64E Apache di Natuna tentu perlu infrastruktur. Dalam darurat tentu bisa saja memanfaatkan Bivak dan bersifat mobile. Tetapi untuk mengoperasikan Heli sekelas Apache memerlukan sarana khusus dan itu perlu dipersiapkan. Kini satuan TNI Terintegrasi telah hadir di Natuna, Kepulauan Riau, dan telah diresmikan. Pembangunan kekuatan ini menunjukkan respons TNI terhadap perkembangan geopolitik di kawasan, terutama eskalasi di Laut China Selatan. Komando Tri Matra yang menggabungkan satuan matra darat, laut, dan udara ini adalah bentuk pembangunan kekuatan TNI agar bisa memberikan daya tangkal terhadap ancaman di perbatasan.

Dihadapkan dengan beratnya medan di sekitar wilayah perbatasan Idealnya Kodam Perbatasan diperkuat dengan satuan Mobilitas Udara (Mobud) yang mampu melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke DUA TROUBLE SPOTS berbeda di wilayah perbatasan. Kodam secara fakta belum punya kemam puan untuk melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga belum punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots di wilayah perbatasan pada saat yang bersamaan meski sebatas setingkat regu. Demikian juga untuk perimba ngan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam batas atau meriam pantai 155 atau yang setara khususnya untuk daerah daerah sekitar kota-kota perbatasan yang saling berdekatan dengan Kota-kota negara tetangga. Begitu juga dengan satuan Tank, perlu adanya kekuatan semacam itu di Kalimantan.

Untuk kepentingan pertahanan territorial dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan kekuatan pertahanan relative dengan negara tetangga serta untuk menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan perlu adanya penambahan dan pergeseran kekuatan di Kalimantan; khususnya gelar meriam perbatasan 155; penambahan satuan Tank; penambahan daya dukung bandara Nunukan-Malinau-dan Tarakan hingga punya Runway 2650 meter untuk bisa memfasilitasi kepentingan pesawat tempur. Pembangunan satu Brigade Inf di Kalimantan Utara dan perkuatan Lanal serta Lanud Tarakan dirasa sangat mendesak khususnya mengimbangi pihak tetangga yang menjadikan Sabah sebagai Armada Timur negaranya.

Selain matra darat di Kalimantan juga terdapat satuan dari Matra lainnya yaitu dari TNI-AL dan TNI AU. TNI AL terdiri dari Lanal Balikpapan, Tarakan, Pulau Laut dan Banjarmasin yang tergabung dalam Armatim, sedangkan Lanal Pontianak tergabung dalam Armabar. TNI AU terdiri dari 5 Pangkalan dan 2 satuan Radar yaitu Lanud Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalan Bun, 2 Satuan Radar Balikpapan dan Tarakan yaitu dibawah kendali Koops AU–II sedangkan Lanud Pontianak dan Singkawang II yang berada di Sanggau Ledo di bawah kendali Koops AU-I. Gelar satuan Non Organik di tiap propinsi, gelar kekuatannya juga tidak diurai dalam tulisan ini.

Yang ingin kita katakan adalah perlunya gelar kekuatan yang berfungsi dengan baik di perbatasan. Jadi jangalah gelar pasukan yang dibuat itu hanya sekedarnya saja atau daripada tidak ada sama sekali. Intinya perbatasan itu dapat termonitor dengan baik, sehingga kalau ada kekuatan lain yang melakukan penyusupan bisa dicegah dan selanjutnya semua mengerti bahwa perbatasan itu terjaga dengan baik dan punya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang perlu dilakukan. Coba kita bayangkan, sekarang ini ada sejumlah pos-pos TNI di perbatasan, yang secara teoritis sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak, karena mereka tidak diperlengkapi dengan sarana yang semestinya.

[1] https://www.kapernews.com/2020/03/12/bnpp-gelar-rakornas-pengamanan-perbatasan-negara-tahun-2020/

[2] Hal itu dikatakan Oleh Menteri Tito dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).

[3] https://indonews.id/artikel/27981/Menteri-Tito-Perlu-Sistem-Smart-Border-dalam-Pengelolaan-Pengamanan-Perbatasan/

Sumber : https://www.bukuperbatasan.com/pengamanan-pertahanan-di-perbatasan/

Jun 2, 2020

Penetapan dan Penegasan Perbatasan Indonesia

Toko Buku Perbatasan Buka Lapak

Wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara kita dan mempunyai peranan penting dalam memelihara kebersaman, pemanfaatan sumberdaya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan masyarakat serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional hakekatnya mempunyai nilai strategis karena mempunyai dampak penting bagi kedaulatan Negara dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. Kerja sama ekonomi di Perbatasan akan memberikan berbagai keuntungan bagi kedua warga perbatasan.

Selain itu pengelolaan wilayah perbatasan mempu nyai keterkaitan yang saling memengaruhi antara kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan wilayah lain, juga mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik di daerah maupun nasional, serta merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan darat dan pulau-pulau terluar sampai saat ini sebagian besar masih merupakan wilayah terisolir dan tertinggal serta umumnya masyarakatnya masih hidup miskin. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih menunjukkan rendahnya keberpihakan, perhatian pembangunan di wilayah perbatasan. Akibatnya berbagai bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun nir militer dengan menggunakan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk Indonesia, begitu mudah dilakukan.

Penetapan dan Penegasan Perbatasan Indonesia

Secara geografis Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang menghubungkan dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra ( Hindia dan Pasifik). Merupakan bagian utama jaringan serta jantung perdagangan di belahan dunia timur. Di Laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara sahabat yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus.

Mari kita lihat seperti apa pemerintah Kolonial melakukan penetapan batas pada zamannya. Penetapan batas negara antara RI – Malaysia di Pulau Kalimantan sudah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggeris pada rentang waktu antara tahun 1891-1930^{^[1]}. Sebagai negara kolonial, Belanda dan Inggeris pada zamannya adalah dua negara besar, sehingga patut dipercaya bahwa teknologi dan kemampuan perpetaan mereka pada zaman itu adalah perpetaan yang terbaik pada zamannya. Untuk penegasan batas antara negara taklukan mereka di Kalimantan para ahli perpetaan kedua negara itu pada umumnya memanfaatkan semaksimal mungkin tanda-tanda alam di lapangan. Karena itu batas kedua negara di pulau ini mereka lakukan dengan memanfaatkan garis batas alamiah berupa punggung gunung yang mengikuti garis pemisah air (Watershed), sisi kanan sungai dan garis lurus.

Garis batas tersebut di mulai dari pulau Sebatik di pantai Timur (Kalimantan Timur – Sabah) ke arah Barat sampai di Tanjung Datu di pantai Barat (Kalimantan Barat – Sarawak). Secara umum perbatasan itu telah mengikuti watershed dan garis lurus sebagaimana yang dituangkan oleh kedua negara dalam Traktat. Penetapan batas kedua negara telah dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Inggeris di wilayah itu sejak tahun 1891, 1915 hingga tahun 1928. Dasar-dasar ketentuan hukum tentang penetapan perbatasan wilayah Republik Indonesia – Malaysia di Kalimantan lalu mereka tuangkan dalam treaty atau Traktat. Demikian juga antara RI-PNG di Papua. Hal yang sama dilakukan oleh Belanda dan Portugal di Pulau Timor. Nanti kita disuguhkan secara detail lagi.

Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai kedaulatan, sebagai pangkal pertahanan, sebagai halaman depan kebanggaan juga sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah territorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sebagai halaman depan bangsa ia sekaligus jadi pusat interaksi perekonomian, sosial budaya dengan negara tetangga dalam suatu kerangka masyarakat Asean dan Dunia. Karena itu tidak diragukan lagi Garis Batas Negara mempunyai arti penting dalam pembangunan kedaulatan negara. Karena itu kita Perlu Tahu Bagaimana Batas Negara itu di tegaskan.

Halaman Depan Negara

Arah kebijakan pengelolaan di wilayah perbatasan telah berubah dan diubah sejak berdirinya BNPP dari kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam (inward looking) menjadi keluar (outward looking). Paradigma pengelolaan secara “outward looking” tersebut diarahkan untuk mengelola wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar/masuk orang, barang dan semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, dimana setiap negara memiliki karektaristik yang berbeda. Beberapa negara tetangga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik, namum sebagian lainnya memiliki kondisi sosial ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi tersebut, maka masing-masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda.

Pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif, mulai Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/ Kota dan kecamatan serta Desa. Pola penanganan tersebut dapat di jabarkan melalui penyusunan program pembangunan berdasarkan proses yang partisipatif baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintahan daerah, sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional sesuai dengan fungsi masing-masing sektor.

Fungsi pertahanan negara memiliki peran yang vital, yakni salah satu pilar berdiri tegaknya negara. Fungsi pertahanan negara tidak sekedar memperlengkapi diri dengan Alutsista yang modern akan tetapi melalui suatu Strategi Pertahanan Negara yang efektif dalam mendayagu nakan segenap sumber daya pertahanan bagi perwujudan daya tangkal (deference capability) yang mampu meniadakan setiap bentuk ancamanan. Kalaupun selama ini yang terlihat sektor pertahanannya yang lebih menonjol, sebenarnya hal itu dikarenakan lemahnya sektor non pertahanan itu sendiri. Misalnya petugas negara non pertahanan yang di tugaskan ke wilayah perbatasan umumnya tidak ada yang berjalan secara efektip dan petugasnya tidak sampai di perbatasan tetapi mereka tetap menerima gaji secara utuh.

Ruang wilayah negara merupakan kesatuan wadah yang menentukan keberhasilan missi pertahanan negara. Karena itu perlu di kelola secara benar dan berkesinambungan. Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Wilayah Nasional yang di selenggarakan secara terencana, terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif pertahanan, penataan ruang wilayah negara di selenggarakan dengan strategi penataan ruang kawasan pertahanan baik pada masa damai maupun dalam situasi perang. Kedepan aspek penataan ruang kawasan pertahanan akan semakin penting untuk ditangani dan penanganannya secara lintas sektoral. Persoalan tata ruang di masa mendatang akan semakin kompleks dan perlu koordinasi yang baik.

Belum tuntasnya penegasan garis batas antar negara akan dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan antar negara dimasa datang. Terlebih lagi permasalahan garis batas adalah masalah sensitif yang sulit dikompromikan. Boleh dikatakan hampir semua negara Asean mempunyai permasalahan batas dengan negara tetangganya. Termasuk di dalamnya persoalan batas di Laut China Selatan. Di samping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Oleh karenanya perlu dirumuskan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan, mulai dari bidang pertahanan secara komfrehensif yang dipadukan dengan pemba ngunan dan pengelolaan wilayah perbatasan dengan melibatkan seluruh stake holder terkait.

Konteks Strategis Wilayah dan Garis Per batasan

Dengan merebaknya isu-isu keamanan non-tradisional, telah menimbulkan implikasi dalam pola interaksi internasional. Implikasi tersebut berupa terjadinya perubahan tata hubungan internasional yang ditandai dengan munculnya berbagai persepsi, konsepsi dan pendekatan yang harus di kaitkan dengan berbagai penyelesaian permasalahan global maupun regional, baik dalam konteks pengaturan tata hubungan antar negara maupun dalam pola pengaturan keamanan internasional, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kebijakan nasional.

Realitas yang ada bahwa keamanan nasional yang kini dihadapi mempunyai keterkaitan dengan isu-isu yang berdimensi eksternal, yang tidak terlepas dari akumulasi aspek instabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam, yang cenderung bersifat asimetris. Keterpurukan ekonomi, gejolak politik domestik terganggunya keamanan dan semakin tajamnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat telah memicu konflik komunal, banyak di pengaruhi oleh kecenderungan lingkungan strategis secara signifikan. Kondisi tersebut senantiasa berubah dengan cepat dan penuh ketidak pastian, sehingga dapat mengancam stabilitas keamanan nasional yang pada dasarnya menjadi tumpuan bagi kelangsungan pemba ngunan di semua aspek kehidupan nasional.

Pada tingkat global, perkembangan demokrasi menjadi indikator penting dan universal dalam mengontrol kehidupan politik negara-negara berkembang, sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran kemanusiaan (HAM) dan mendorong upaya perdamaian global. Dengan semakin besarnya peran PBB dan masuknya Indonesia dalam jajaran Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB serta jadi kelompok G-20, membuka peluang bagi upaya baru dan revitalisasi PBB dalam mengatasi sejumlah komflik di berbagai kawasannya khususnya di negara berkembang di kawasan Asia tenggara dan Asia Timur.

Pada tingkat regional, perkembangan kinerja ASEAN relatif dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk semakin meluasnya jaringan ASEAN, menyusul terlibatnya sejumlah negara di luar kawasan dalam kerjasama regional ASEAN (ASEAN Plus 3 dan 6). Gagasan Gagasan “Security Community” dan peran ASEAN Regional forum dapat menjadi pintu dan sekaligus media strategis dalam mengembangkan kerjasama dan dialog dalam meningkatkan rasa saling percaya serta penyelesaian konflik di kawasan. Penanganan sejumlah kejahatan trannasional termasuk terorisme dapat di atasi secara signifikan dan tergolong mengalami kemajuan, sehingga dunia internasional semakin memberikan perhatiannya dalam mendukung mempertahankan stabilitas di kawasan.

Sedangkan pada tingkat nasional, perkembangan demokrasi mengalami kemajuan pesat dan masyarakat mulai semakin dewasa dalam menentukan sikap politiknya, sehingga melahirkan kesadaran akan pentingnya kesinambungan pembangunan ekonomi dan keamanan serta pemeliharaan lingkungan berkaitan dengan terjadinyanya berbagai krisis dan bencana alam. Tersedianya cadangan dan potensi sumberdaya nasional yang memadai, dapat diolah dan di dayagunakan sedemikian rupa dalam rangka kepentingan terselenggaranya pembangunan nasional dan pertahanan negara di masa depan.

Kerjasama Antar Negara

Belum oftimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub Regional maupun Regional. Kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan. Kerjasama regional dan sub regional yang ada saat ini seperti ASEAN, Indonesia Malaysia Singgapura – Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle (IMT-GT), Australia Indonesia Develop ment Area (AIDA), maupun Brunai Indonesia Malaysia Philipina – East Asian Growth Area.

Pada umumnya meliputi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Namum demikian bentuk-bentuk kerjasama ini belum memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan, karena kondisinya yang tertinggal dan terisolir. Kini isolasi itu sudah dibenahi. Jalan parallel perbatasan sudah dibangun. Pembangunan infrastruktur sudah dimulai. Jadi tidak ada lagi alasan yang membuat gerak ekonomi perbatasan tertahan. Kini peran Pemda sangat diharapkan. Kalau wilayah perbatasannya sudah maju tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan secara kese luruhan.

Selama ini karena kerjasama antar negara untuk menanggulangi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan narkotika, pelanggaran batas negara dan berbagai jenis pelanggaran lainnya belum di laksanakan secara oftimal karena adanya isolasi. Di beberapa daerah kepulauan misalnya kepulauan Riau, Sangihe dan talaud, perairan Kalimantan Timur, Papua dan NTB dan NTT, meski sudah dilakukan “penenggelaman kapal” tetapi masih saja terdapat beberapa nelayan asing teruitama dari Thailand dan philipina yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin karena ketidak tahuan batas laut antara kedua negara. Pembicraan bilateral untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan negara tetangga perlu di lakukan, mengingat sumberdaya yang telah di curi selama ini merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar.

Semua itu dan dalam rangka memelihara, membangun dan memperkuat keutuhan wilayah Negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sudah selayaknya kita dapat mempercepat penyelesaian penegasan perbatasan negara secara benar. Dengan mengetahui batas yang benar maka barulah bisa untuk lebih memperhatikan keterpaduan pembangunan sarana dan prasarana yang bisa menghubungkan wilayah NKRI dengan dunia luar. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran secara utuh penetapan dan penegasan batas wilayah negara yang terkait penetapan dan penegasan perbatasan mulai dari teori berawal mulai dari munculnya perbatasan yang di representasikan garis batas, tugu-tugu batas, pos-pos lintas batas serta berbagai asesori perbatasan lainnya seperti jalan raya, jalan inspeksi, jalan tikus, Papan Nama, Gapura dan sosok atau Beacon. Tentu saja Buku ini masih jauh dari sempurna namun demikian akan terus diupayakan agar dapat menampilkan realitas maupun semangat yang menyertai penegasan batas di perbatasan. Diyakini materi dan penyajian dalam penulisan buku terkait penetapan dan penegasan perbatasan ini masih sangat sederhana dan masih terdapat berbagai keterbatasan. Karena itu masih diperlukan bantuan para pihak khususnya pemerintah daerah, Kodam perbatasan, instansi terkait dan masyarakat di wilayah perbatasan untuk ikut serta memberikan dan melengkapi berbagai informasi yang telah ada.

Sebagai akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku penetapan dan penegasan Wilayah Perbatasan ini sehingga bisa sampai ketangan anda.

Sumber : Wilayahperbatasan.Com

[1] Surveyor Belanda waktu itu DPP seorang Letnan dari korps Zeni Belanda, melakukan mobilisasi Timnya ke perbatasan lewat Sungai dan jalan darat. Tetapi yang menakjubkan adalah hasil ukuran mereka yang kalau dibandingkan dengan teknologi sekarang (Citra Satelit) hasilnya nyaris sama. Topografi TNI-AD telah melakukan penelitian secara detail hasil ukuran Belanda-Inggris 100 tahun yang lalu hasilnya sama.