Membangun Pasar Tradisional Perbatasan, Baru Sekedar Omdo

Jangankan Pasar Tradisional Perbatasan, Pasar Tradisional Gede Bage Bandung saja kondisinya masih jauh dari memadai, serba tidak terurus sampah menumpuk dimana-mana, jorok dan bau menyengat, padahal pasar itu masuk wilayah Kota Bandung foto diambil tanggal 9 Januari 2018

Oleh harmen batubara

Pasar di perbatasan Indonesia itu umumnya kumuh, lokasi dan prasarananya biasanya seadanya. Lihatlah misalnya pasar di perbatasan antara RI-Malaysia di desa Badau,Kalimantan Barat atau pasar di Desa Ajikuning Sebatik Kalimantan Utara juga tak jauh beda. Hal yang sama dengan kondisi pasar di perbatasan RI-Timor Leste, khususnya di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kalau lagi mau ada hajat atau tahun baru misalnya pasar akan padat dengan pengunjung. Gang-gang di antara toko di pasar itu nyaris tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki, karena padatnya manusia yang lalu lalang di sekitarnya.

Selain itu, angkutan kota dan angkutan pedesan jurusan Atambua-Nenuk, Atambua-Halilulik, serta bus antar kabupaten seperti Atambua-Kefamenanu, Atambua-Kupang dan para ojek berselueran di pasar tersebut. Pasar induk yang terletak di serambi NKRI dengan Timor Leste itu tidak hanya dikunjungi warga setempat, tetapi juga warga dari Timor Leste, karena harganya relatif terjangkau.

Membangun Tanpa Empathi

Melihat dan mendengarkan kondisi pasar seperti itu, ternyata pemerintah sudah punya rencana akan mengembangkan pasar di wilayah perbatasan, dengan maksud untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang berbatasan. Tapi bagaimana pasar yang akan dibangun itu? Nampaknya, para perencana tidak sampai mendalam seperti itu. Pada 2 februari 20012, misalnya Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam siaran pers Kementerian Perdagangan di Jakarta, mengatakan “Letak strategis pasar di daerah perbatasan akan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.”

Kementerian Perdagangan, kata dia, akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan kalangan perbankan untuk melakukan revitalisasi pasar-pasar wilayah perbatasan.Menurut Mendag, pembangunan, penataan dan pengelolaan pasar perbatasan secara baik selanjutnya juga bisa mendorong peningkatan ekspor.
Pasar wilayah perbatasan yang dikelola baik, tertata, bersih, nyaman dan aman, ia menambahkan, akan menarik warga negara lain menyeberang untuk berbelanja.

Karena itu, saat meresmikan Pasar Skouw di Jayapura, Mendag  mengatakan, “Pasar Skouw sangat strategis mengingat lokasinya yang berada di antara perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) dan diharapkan dengan penataan dan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan ekspor produk dalam negeri ke negara PNG,” katanya waktu itu.

Pasar Skouw merupakan salah satu pasar percontohan yang dibangun pemerintah dalam program revitalisasi pasar 2011. Selain Pasar Skouw terdapat sembilan pasar lain yang dijadikan pasar percontohan dalam program revitalisasi pasar 2011 yakni Pasar Cokro Kembang (Jawa Tengah), Pasar Pangururan (Sumatera Utara), Pasar Lambocca dan Pasar Pattalassang (Sulawesi Selatan), Pasar Grabag (Jawa Tengah), Pasar Minulyo (Jawa Timur), Pasar Agung (Bali), Pasar Kewapante (NTT) serta Pasar Panorama (Bengkulu). Pada 2012, Kementerian Pedagangan mengalokasikan anggaran Rp400 miliar untuk merevitalisasi 79 pasar di 53 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk di antaranya 20 pasar percontohan.

Hal yang sama artinya semangat membangun Pasar Tradisional juga tahun-tahun 2014 misalnya Kementerian Koperasi dan UKM waktu itu menargetkan mampu membangun dan merevitalisasi minimal 70 pasar tradisional di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan daerah tertinggal tahun 2015. "Sasaran kami ke pasar-pasar di daerah perbatasan dan tertinggal karena ini merupakan program nasional," kata Asisten Deputi Urusan Sarana Prasarana Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Nyak Ubin di Jakarta, Kamis, 9 juni 2014.Ia mengatakan daerah perbatasan dan tertinggal layak menjadi sasaran lantaran merupakan pintu gerbang pertama NKRI yang bersentuhan langsung dengan negara tetangga.Selain itu pihaknya menganggap masyarakat di daerah perbatasan selama ini relatif sulit mendapatkan akses logistik yang memadai terutama untuk kebutuhan pokok mereka."Ini menjadi salah satu upaya pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat kita penjaga perbatasan NKRI," katanya.

Tapi setelah itu, apa yang terjadi dengan pasar-pasar tradisional di perbatasan tersebut? Kondisinya malah bukannya membaik tetapi malah kian kumuh dan juga tidak tertata rapi sebagaimana yang di rencanakan. Seperti  “Pasar di Badau mesti ditata rapi. Walau pun misalnya dari bahan kayu mesti ditata rapi dan kebersihan. Ini untuk menjaga nama baik negara,” ujar Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade M Zulkifli SAP Jumat (31/1/2014).

Program kementerian perdagangan itu, ternyata hanya enak di dengar, tetapi tiba di pelaksanaannya, yang ada adalah semangat mengambil untung sebanyak-banyaknya. Anggaran pembangunannya habis, sementara pasarnya malah tidak mampu memberikan kontribusi nyata, tetapi malah sebaliknya. Pasar itu sesungguhnya kita tidak tahu apakah dibangun atau tidak pernah dibangun, kalaupun di bangun, tetapi bentuknya tidak terlihat alias nggak jelas.

Tapi itulah yang terjadi, ketika perbatasan jadi perhatian maka seolah semua Kementerian/Lembaga begitu semangat untuk membangun perbatasan. Padahal jelas-jelas Tupoksinya tidak ada di sana. Tetapi karena memang ada “udang di balik batu”, maka program program seperti itu nyatanya bisa dikait-kaitkan juga dan nyatanya anggarannya bisa ada. Contoh konkrit tadi Ya Kementerian Perdagangan tersebut. Ide, misi dan visinya mantap, dan Kementerian itu menganggarkan hingga 400 milyar, tapi apa hasilnya? Ternyata pasar tradisional di perbatasan itu, ya masih begitu-begitu saja, kumuh, tidak terawat dan wujudnya juga tidak lebih baik dari pasar tradisional warga yang sama sekali tidak pernah dibantu oleh pemerintah/Pemdanya.

Selama ini hal-hal seperti itulah, yang kita dengar tentang perbatasan. Pada awal-awal tahun anggaran para Menteri atau Kepala Badan seolah berloma-lomba menyampaikan dukungan konkrit K/L nya untuk pembangunan perbatasan. Tetapi tiba di hasilnya, sama sekali tidak terlihat. Karena yang mereka bangun itu memang hanya ide dan idenya saja. Mereka Rakor dan Rakor teknis di hotel-hotel berklas-mereka undang para pihak dan setelah itu ya sudah. Mereka habiskan uangnya, sementara wilayah perbatasannya ya masih seperti itu. Yang tidak ada perubahan yang bermakna.

Rakyat dan TNI Berbuat Nyata

Penulis lalu ingat dengan pasar rakyat perbatasan RI-RDTL di desa Napan, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dirintis Dandim 1618 TTU Letkol Arm Euzebio Hornai Rebelo, sejak setahun 2012. Pasar perbatasan yang dibuka setiap hari Jumat  untuk masyarakat perbatasan itu ternyata dalam perkembangannya juga tidak makin baik. “Awal penataannya pasar perbatasan di desa Napan ini sudah bagus, namun sejak setahun berjalan warga perbatasan malah terpinggirkan, dan pasar dikuasai oleh para pedagang dari Kefa. Sementara pihak desa yang selalu memungut retribusi sayangnya tidak menata pasar itu dengan baik,” Keluh Euzebio di Kefamenanu, waktu itu (25/2/2013).

Ezebio berharap, pemerintah daerah jangan hanya melihat pasar perbatasan itu sebagai salah satu sumber PAD, tetapi yang diharapkan turut berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengembangkan pasar itu. Pasalnya pasar tersebut sangat menguntungkan warga perbatasan. “Pasar perbatasan ini kita rintis untuk meminimalisir perdagangan ilegal melalui jalan tikus. Setiap hari Jumat, warga dua negara saling bertransaksi dan jumlahnya mencapai dua ribu orang baik dari Indonesia maupun Timor Leste,” tambah Dandim 1618 TTU ini. Menurut Euzebio waktu itu, pasar perbatasan ini akan menjadi contoh bagi tiga titik perbatasan lainnya, yakni  di Oepoli, Haekesak dan Motamasin.

Pasar Terpadu Perbatasan Versi Malaysia

Cara membangun pasar di perbatasan Malaysia justeru berbeda, mereka membangunnya secara terpadu baik secara nasional, maupun dalam negara bagian. Misalnya, Tebedu (sebelah Entikong,Kalbar) sudah jadi bagian kawasan pelabuhan Darat Kota Kuching ( Ibu Kota Sarawak). Terminal Darat pertama dan berada di perbatasan RI-Malaysia- Sarawak. Tebedu Inland Port (TIP) terletak di sebelah Entikong. TIP berada di bawah yurisdiksi Otoritas Pelabuhan Kuching, dioperasikan dan dikelola oleh SM Inland Pelabuhan Sdn Bhd. Pembangunan TIP adalah dalam rangka pengembangan secara sinergis Kawasan Industri Tebedu sebagai katalis untuk membantu pembangunan di pedalaman Kalimantan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang melimpah di daerah sekitarnya. Efek sinergis antara TIP (fasilitas pelabuhan), Tebedu Industri estate (pengembangan industri) dan Bandar Mutiara Baru Tebedu Township (pembangunan komersial) akan memiliki multiplier effect dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah dan sekitarnya.

Tujuannya Pemerintah Negara Sarawak dalam pembentukan Tebedu Inland Port adalah untuk memantau, mengatur dan mengontrol pergerakan barang dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan lintas batas. Inisiatif ini dalam hubungannya dengan perkembangan Tebedu Industrial Estate dan Bandar Mutiara, New Tebedu Township akan memiliki efek sinergis dan multiplier dalam pembangunan ekonomi regional di wilayah perbatasan, yang memungkinkan warga Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak untuk berbagi dalam kemakmuran dari pengembangan Selatan Barat Sarawak.

The Estate Tebedu Industrial melayani industri ringan, berbasis ekspor domestik dan internasional. Di dalam negeri, produk manufaktur mendukung dan melengkapi rencana pembangunan utama bagi negara, Koridor Sarawak Energi Terbarukan (SCORE). Tebedu Inland Port dan Terminal Peti Kemas, Kuching adalah jalan cerdas mensinergikan Kawasan Industri Tebedu dengan berbagai wilayah disekitarnya untuk dapat mengimpor bahan dari atau mengekspor produk mereka ke pasar internasional.

Pelabuhan darat Tebedu, Sarawak, Malaysia, ditargetkan menjadi penghubung bagi daerah pedalaman di Kalimantan yang nantinya akan terkoneksi lewat konektivitas ASEAN untuk dapat mengakses pasar internasional di Singapura, China, Hongkong, Jepang, Korea dan pelabuhan-pelabuhan utama lain di dunia. 

Direktur Pelaksana SM Inland Port Sdn Bhd, Nobel Pang, mengatakan, adanya kedekatan serta kemudahan akses ke terminal kontainer internasional Senari di Serawak, pelabuhan darat Tebedu (Tebedu Inland Port, TIP) mampu berperan sebagai pintu gerbang penting bagi kawasan pedalaman, khususnya di Sarawak dan Kalimantan Barat. 

Dengan demikian daerah-daerah sekitarnya itu akan mampu merambah pasar internasional, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pemimpin perusahaan operator pelabuhan darat Tebedu itu menjelaskan, TIP yang berlokasi sekitar satu km dari pos lintas perbatasan Entikong-Tebedu dan sekitar 370 km dari Pontianak serta 100 km dari Senari Container Terminal, memiliki lokasi strategis. Dengan demikian akan mampu memfasilitasi pergerakan kargo dari Sarawak ke Kalimantan Barat atau sebaliknya. 

Selain itu lanjutnya, sistem transportasi darat yang memadai memudahkan perjalanan kargo ke pelabuhan internasional Senari Container Terminal, yang memiliki koneksi ke Port Klang, Singapura, China, Hong Kong, Jepang, dan Korea. Ia mengatakan, kehadiran pelabuhan ini akan membantu mengurangi aktivitas yang memakan waktu seperti pemilahan dan pemrosesan kontainer serta mempercepat aliran kargo antarkapal dan jaringan transportasi darat. 

Kondisi demikian itu sekaligus memangkas waktu dan biaya bagi pengirim barang maupun penerima. Para pengguna pelabuhan juga diberi kesempatan luas untuk mengembangkan sayap bisnisnya, karena TIP menawarkan fasilitas dan jasa yang dibutuhkan seperti lahan terbuka, lahan untuk kontainer, gudang, gudang untuk transfer, armada forklift (mesin pengangkat barang) serta tenaga kerja memadai. 

Menurut dia, dengan pertimbangan melimpahnya sumber daya alam mineral di Kalimantan ini, TIP juga menyediakan fasilitas untuk melayani penyimpanan kargo curah. Kargo dari Kalimantan yang sedang transit di TIP tidak perlu membayar biaya pabean. 

Pang mengungkapkan, Pemerintah Sarawak berniat untuk fokus pada pembangunan wilayah perbatasan dan menjalin kerja sama erat dengan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya alam lain di Sarawak maupun Kalimantan Barat. 

Semua itu dengan sasaran mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas dunia yang ditujukan bagi pasar internasional. “Kerja sama ini pada gilirannya akan meratakan kesejahteraan antara kedua kawasan bertetangga melalui pembangunan wilayah,” katanya. Fasilitas tersebut sudah beroperasi sejak Mei 2011, TIP pertama kali diperkenalkan kepada publik di Pontianak, dalam Sarawak Business Expo yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Sarawak. Sarawak Business Expo digelar bersamaan dengan Misi Bisnis Sarawak ke Pontianak dari 6-9 Oktober 2011, dipimpin Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari, yang juga menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pariwisata Sarawak Malaysia.