Strategi Perbatasan Jokowi

Di era pemerintahan SBY sebetulnya semangat dan rencana untuk menjadikan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa sudah sangat kencang. Hal itu ditandai dengan dibuatnya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya ada terkandung untuk membentuk BNPP., yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu Badan ” super body” yang akan mengentaskan pembangunan Perbatasan. Juga sudah ada konsep pembangunan infrastruktur MP3EI yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya dan ternyata MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya, maka praktis perbatasan tetap terisolasi. Akibatnya meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi, maka praktis BNPP hanya seperti macan diatas kertas. Hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan perbatasan tetapi tidak bisa di implementasikan.

Membaca Strategi Perbatasan Jokowi

Jumlah Halaman :  324 halaman

ISBN – 978-602-336-536-4

Di era pemerintahan SBY sebetulnya semangat dan rencana untuk menjadikan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa sudah sangat kencang. Hal itu ditandai dengan dibuatnya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya ada terkandung untuk membentuk BNPP., yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu Badan ” super body” yang akan mengentaskan pembangunan Perbatasan. Juga sudah ada konsep pembangunan infrastruktur MP3EI yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya dan ternyata MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya, maka praktis perbatasan tetap terisolasi. Akibatnya meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi, maka praktis BNPP hanya seperti macan diatas kertas. Hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan perbatasan tetapi tidak bisa di implementasikan.

Sebagai pencinta wilayah perbatasan, saya melihat dan merasakan bagaimana Strategi Nawacita Jokowi telah dan akan membawa perubahan besar terhadap pembangunan di Wilayah Perbatasan. Minimal ada beberapa hal yang menurut saya sangat phenomenal.

Pertama, Jokowi telah bertekat dan sudah mulau membangun Jalan Paralel Perbatasan. Suatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kedua, Jokowi kemudian membangun kembali 9 PLBN di perbatasan, 7 diantaranya sudah selesai. PLBN itu kini terlihat megah dan membanggakan warga bila melihatnya. Ada perasaan bahwa pimpinan Negeri ini patut dihormati. Ketiga, pemerintahan Jokowi-Jk menggelontorkan Dana ke Perdesaan atau Dana Transfer Desa, suatu konsep yang belum pernah ada di Dunia dan hasilnya sudah mulai dirasakan di pedesaan.

Dapat Beli Di Toko Pedia

Keempat, Pemerintah Jokowi-Jk juga kini tengah menyelenggarakan peremajaan kebun rakyat, dan sudah dimulai lewat program peremajaan kebun sawit rakyat; nantinya akan bergeser ke kebun karet rakyat, kebun sahang rakyat dst.dst. Kelima, pemerintah Jokowi-Jk tengah menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan KEK, kawasan Ekonomi Khusus, meski sampai saat ini Pemda Perbatasan belum bisa memanfaatkannya. Dengan ke lima paket ini, dipercaya apa yang jadi kebutuhan Perbatasan untuk jadi Halaman Depan Bangsa sudah lebih dari Cukup, kini bagaimana Pemda Perbatasanlah yang diharapkan untuk menuntaskannya.

Masih Ingat Tol Laut Jokowi?

Kalau ingat Jalur Tol Laut Jokowi, maka saya pasti ingat OBOR nya Tiongkok atau “One Belt One Road”  yang dalam realitanya adalah jalur kereta api “China Railway Express” atau BRI, yang melewati 60 negara mitra. Dimulai dari kota Yiwu Tiongkok melewati Eurasia dengan total panjang 13.052 km, dan memerlukan sekitar 18 hari untuk mencapai titik barat ke Kota Madrid, Spanyol. Tiongkok menginisiasi dan memimpin BRI dengan program investasi 1,3 trilyun USD untuk menciptakan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang BRI tersebut.

Program ini akan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di Eurasia, Afrika Timur, dan lebih dari 60 negara mitra lewat Enam koridor Ekonomi: Tiongkok-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat, Tiongkok-Semenanjung Indochina, Tiongkok-Pakistan, Banglades-Tiongkok-India-Myanmar. Konektivitas SREB akan terhubungkan jaringan pipa hydrokarabon, rel kereta api kecepatan tinggi.

Secara harafiah memang yang disebut Tol Laut  merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Dalam penglihatan saya, ada persamaan konsep antara OBOR Tiongkok dan Tol Laut Jokowi. Hanya saja klasnya memang berbeda, kalau OBOR melintasi 60 negara internasional maka Tol Laut, melintasi 34 Provinsi Nusantara Tapi hakekatnya sama membenahi interkonektivitas guna meningkatkan peluang bisnis.

Jadi kalau Tiongkok berani memberikan dukungan pendanaan bagi pembangunan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang Jalur BRI tersebut; maka Pemerintahan Jokowi bersedia membangun jaringan 24 Pelabuhan berikut sarananya, serta menyediakan Kapal untuk mengarungi jalur sepanjang jalur Tol Lautnya. Dengan harapan Pemda mau berpartisipasi, untuk membangun jaringan infrastruktur guna menunjang kelancaran program Tol Laut dan tentu demi keuntungan Pemda nya sendiri. Pemda diharapkan dapat membuat jaringan jalan raya, telekomunikasi, serta berbagai jaringan penunjang bisnis lainnya untuk memudahkan menjangkau dan memanfaatkan Pelabuhan Tol yang ada di wilayahnya.

Tol laut terus berkembang dan menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, saat ini jumlah trayek tol laut sudah semakin bertambah. Sejak awal dicanangkan, proyek yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini semakin menunjukkan peningkatan. Dari sebelumnya hanya sekitar tujuh trayek, kini sudah bertambah enam trayek menjadi sekitar 13 trayek. “Tol laut itu kita sekarang ada tujuh lintasan, terus kita tambah lagi enam lintasan,” katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (31/7/2017). Proyek tol laut diprioritaskan untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Namun, terdapat beberapa wilayah di barat, salah satunya  Sumatera dan Natuna.

“Terutama Indonesia bagian timur. Jadi, dari 12 sampai 13 rute itu, kira-kira 12 rute untuk timur. Yang ke barat itu untuk Sumatera bagian timur, dan yang kedua ke Natuna,” tuturnya. Berikut 13 rute tol laut yang menyinggahi sebanyak 41 pelabuhan di Indonesia:

Rute T1, yaitu Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak; Rute T2, yaitu Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak; Rute T3, yaitu Tanjung Perak-Calabai (Dompu)-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Calabai (Dompu)-Tanjung Perak; Rute T4, yaitu Tanjung Perak-Bau Bau-Manokwari-Bau Bau-Tanjung Perak ; Rute T5, yaitu Makassar-Tahuna-Lirung-Tahuna-Makassar ; Rute T6 , yaitu Tanjung Priok-Pelabuhan Kijing Mempawah-Natuna-Tanjung Priok ; Rute T7, yaitu Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok; Rute T8, yaitu Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-P Sebatik-Tanjung Perak; Rute T9, yaitu Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-Namrole-Kisar (Wonreli)-Tanjung Perak; Rute T10, yaitu Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau Gebe-Maba-Morotai-Tobelo-Tidore-Makassar; Rute T11, yaitu Tanjung Perak-Dobo-Merauke-Dobo-Tanjung Perak ; Rute T12, yaitu Makassar-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar ; dan Rute T13, yaitu Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tanjung Perak

Membuka Isolasi Perbatasan

Pemerintahan Jokowi-JK dengan  Strategi Pembangunan yang di ilhami oleh Gagasan Trisakti Soekarno yang di dalamnya terkandung tiga konsep besar yang bisa membangkitkan Indonesia menjadi bangsa yang besar baik secara politik, ekonomi maupun budaya, “Trisakti”. Gagasan inilah yang dikemas menjadi NawaCita langkah strategis taktis bagi  pembangunan nasional. Dalam implementasinya NawaCita menjelma menjadi langkah-langkah takktis presiden Jokowi dalam pembangunan Infrastruktur skala nasional. Ada 225 lebih, Daftar Proyek Strategis Nasional yang telah dituangkan dalam Perpres No 3 Tahun Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tanggal 8 Januari 2016 dan di dalamnya terdapat Perintah pembangunan berbagai proyek yang diyakini akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menarik dan seksi dilihat dari sisi mana saja. Bahkan pada tahun 2014 sesaat terpilih Jokowi sudah mencanangkan akan membuka dan membangun Jalan Paralel Perbatasan sepanjang 2004 km; suatu hal yang pada era sebelumnya hanya dianggap mimpi.

Beli Di Bukalapak

Disamping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan kehidupan masyarakat Desa, yakni dengan pola pembangunan Desa lewat pemberdayaan Desa, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi pedesaan, suatu langkah nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain).

Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Apa yang terjadi ? Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan  kini muncul minimal dalam dua tahun pelaksanaan program DD ini, sekurangnya LIMA HAL POKOK[1] telah dirasakan di lapangan, yakni : Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa). Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa. Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas.

Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer (km) jalan, jembatan 511,9 km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. DD juga digunakan untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017).

Dengan menggunakan ukuran apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan. Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, Dll Kini Presiden Joko Widodo disamping memperkuat kemampuan Desa, presiden Jokowi merencanakan akan melakukan peremajaan terhadap kebun rakyat. Kebun yang selama ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal presiden Jokowi akan meremajakan kelapa sawit kebun Rakyat.

Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun KARET, KOPI, KAKAO DAN PALA. Suatu program yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Presiden sudah melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Kita hanya berharap agar BNPP, Pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini dan ikut berbenah serta berperan serta dalam mewujutkan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa.

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Tol_Laut  [2] Pemda Kalbar mengusulkan agar pelabuhan Kijing di Mempawah bisa jadi bagian Tol Laut, pelabuhan ini dibangun oleh Pelindo I bekerja sama dengan Pemda.

Membangun Pasar Tradisional Perbatasan, Baru Sekedar Omdo

Jangankan Pasar Tradisional Perbatasan, Pasar Tradisional Gede Bage Bandung saja kondisinya masih jauh dari memadai, serba tidak terurus sampah menumpuk dimana-mana, jorok dan bau menyengat, padahal pasar itu masuk wilayah Kota Bandung foto diambil tanggal 9 Januari 2018

Oleh harmen batubara

Pasar di perbatasan Indonesia itu umumnya kumuh, lokasi dan prasarananya biasanya seadanya. Lihatlah misalnya pasar di perbatasan antara RI-Malaysia di desa Badau,Kalimantan Barat atau pasar di Desa Ajikuning Sebatik Kalimantan Utara juga tak jauh beda. Hal yang sama dengan kondisi pasar di perbatasan RI-Timor Leste, khususnya di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kalau lagi mau ada hajat atau tahun baru misalnya pasar akan padat dengan pengunjung. Gang-gang di antara toko di pasar itu nyaris tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki, karena padatnya manusia yang lalu lalang di sekitarnya.

Selain itu, angkutan kota dan angkutan pedesan jurusan Atambua-Nenuk, Atambua-Halilulik, serta bus antar kabupaten seperti Atambua-Kefamenanu, Atambua-Kupang dan para ojek berselueran di pasar tersebut. Pasar induk yang terletak di serambi NKRI dengan Timor Leste itu tidak hanya dikunjungi warga setempat, tetapi juga warga dari Timor Leste, karena harganya relatif terjangkau.

Membangun Tanpa Empathi

Melihat dan mendengarkan kondisi pasar seperti itu, ternyata pemerintah sudah punya rencana akan mengembangkan pasar di wilayah perbatasan, dengan maksud untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang berbatasan. Tapi bagaimana pasar yang akan dibangun itu? Nampaknya, para perencana tidak sampai mendalam seperti itu. Pada 2 februari 20012, misalnya Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam siaran pers Kementerian Perdagangan di Jakarta, mengatakan “Letak strategis pasar di daerah perbatasan akan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.”

Kementerian Perdagangan, kata dia, akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah kabupaten/kota, dan kalangan perbankan untuk melakukan revitalisasi pasar-pasar wilayah perbatasan.Menurut Mendag, pembangunan, penataan dan pengelolaan pasar perbatasan secara baik selanjutnya juga bisa mendorong peningkatan ekspor.
Pasar wilayah perbatasan yang dikelola baik, tertata, bersih, nyaman dan aman, ia menambahkan, akan menarik warga negara lain menyeberang untuk berbelanja.

Karena itu, saat meresmikan Pasar Skouw di Jayapura, Mendag  mengatakan, “Pasar Skouw sangat strategis mengingat lokasinya yang berada di antara perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) dan diharapkan dengan penataan dan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan ekspor produk dalam negeri ke negara PNG,” katanya waktu itu.

Pasar Skouw merupakan salah satu pasar percontohan yang dibangun pemerintah dalam program revitalisasi pasar 2011. Selain Pasar Skouw terdapat sembilan pasar lain yang dijadikan pasar percontohan dalam program revitalisasi pasar 2011 yakni Pasar Cokro Kembang (Jawa Tengah), Pasar Pangururan (Sumatera Utara), Pasar Lambocca dan Pasar Pattalassang (Sulawesi Selatan), Pasar Grabag (Jawa Tengah), Pasar Minulyo (Jawa Timur), Pasar Agung (Bali), Pasar Kewapante (NTT) serta Pasar Panorama (Bengkulu). Pada 2012, Kementerian Pedagangan mengalokasikan anggaran Rp400 miliar untuk merevitalisasi 79 pasar di 53 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk di antaranya 20 pasar percontohan.

Hal yang sama artinya semangat membangun Pasar Tradisional juga tahun-tahun 2014 misalnya Kementerian Koperasi dan UKM waktu itu menargetkan mampu membangun dan merevitalisasi minimal 70 pasar tradisional di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan daerah tertinggal tahun 2015. "Sasaran kami ke pasar-pasar di daerah perbatasan dan tertinggal karena ini merupakan program nasional," kata Asisten Deputi Urusan Sarana Prasarana Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Nyak Ubin di Jakarta, Kamis, 9 juni 2014.Ia mengatakan daerah perbatasan dan tertinggal layak menjadi sasaran lantaran merupakan pintu gerbang pertama NKRI yang bersentuhan langsung dengan negara tetangga.Selain itu pihaknya menganggap masyarakat di daerah perbatasan selama ini relatif sulit mendapatkan akses logistik yang memadai terutama untuk kebutuhan pokok mereka."Ini menjadi salah satu upaya pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat kita penjaga perbatasan NKRI," katanya.

Tapi setelah itu, apa yang terjadi dengan pasar-pasar tradisional di perbatasan tersebut? Kondisinya malah bukannya membaik tetapi malah kian kumuh dan juga tidak tertata rapi sebagaimana yang di rencanakan. Seperti  “Pasar di Badau mesti ditata rapi. Walau pun misalnya dari bahan kayu mesti ditata rapi dan kebersihan. Ini untuk menjaga nama baik negara,” ujar Ketua DPRD Kapuas Hulu Ade M Zulkifli SAP Jumat (31/1/2014).

Program kementerian perdagangan itu, ternyata hanya enak di dengar, tetapi tiba di pelaksanaannya, yang ada adalah semangat mengambil untung sebanyak-banyaknya. Anggaran pembangunannya habis, sementara pasarnya malah tidak mampu memberikan kontribusi nyata, tetapi malah sebaliknya. Pasar itu sesungguhnya kita tidak tahu apakah dibangun atau tidak pernah dibangun, kalaupun di bangun, tetapi bentuknya tidak terlihat alias nggak jelas.

Tapi itulah yang terjadi, ketika perbatasan jadi perhatian maka seolah semua Kementerian/Lembaga begitu semangat untuk membangun perbatasan. Padahal jelas-jelas Tupoksinya tidak ada di sana. Tetapi karena memang ada “udang di balik batu”, maka program program seperti itu nyatanya bisa dikait-kaitkan juga dan nyatanya anggarannya bisa ada. Contoh konkrit tadi Ya Kementerian Perdagangan tersebut. Ide, misi dan visinya mantap, dan Kementerian itu menganggarkan hingga 400 milyar, tapi apa hasilnya? Ternyata pasar tradisional di perbatasan itu, ya masih begitu-begitu saja, kumuh, tidak terawat dan wujudnya juga tidak lebih baik dari pasar tradisional warga yang sama sekali tidak pernah dibantu oleh pemerintah/Pemdanya.

Selama ini hal-hal seperti itulah, yang kita dengar tentang perbatasan. Pada awal-awal tahun anggaran para Menteri atau Kepala Badan seolah berloma-lomba menyampaikan dukungan konkrit K/L nya untuk pembangunan perbatasan. Tetapi tiba di hasilnya, sama sekali tidak terlihat. Karena yang mereka bangun itu memang hanya ide dan idenya saja. Mereka Rakor dan Rakor teknis di hotel-hotel berklas-mereka undang para pihak dan setelah itu ya sudah. Mereka habiskan uangnya, sementara wilayah perbatasannya ya masih seperti itu. Yang tidak ada perubahan yang bermakna.

Rakyat dan TNI Berbuat Nyata

Penulis lalu ingat dengan pasar rakyat perbatasan RI-RDTL di desa Napan, Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dirintis Dandim 1618 TTU Letkol Arm Euzebio Hornai Rebelo, sejak setahun 2012. Pasar perbatasan yang dibuka setiap hari Jumat  untuk masyarakat perbatasan itu ternyata dalam perkembangannya juga tidak makin baik. “Awal penataannya pasar perbatasan di desa Napan ini sudah bagus, namun sejak setahun berjalan warga perbatasan malah terpinggirkan, dan pasar dikuasai oleh para pedagang dari Kefa. Sementara pihak desa yang selalu memungut retribusi sayangnya tidak menata pasar itu dengan baik,” Keluh Euzebio di Kefamenanu, waktu itu (25/2/2013).

Ezebio berharap, pemerintah daerah jangan hanya melihat pasar perbatasan itu sebagai salah satu sumber PAD, tetapi yang diharapkan turut berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengembangkan pasar itu. Pasalnya pasar tersebut sangat menguntungkan warga perbatasan. “Pasar perbatasan ini kita rintis untuk meminimalisir perdagangan ilegal melalui jalan tikus. Setiap hari Jumat, warga dua negara saling bertransaksi dan jumlahnya mencapai dua ribu orang baik dari Indonesia maupun Timor Leste,” tambah Dandim 1618 TTU ini. Menurut Euzebio waktu itu, pasar perbatasan ini akan menjadi contoh bagi tiga titik perbatasan lainnya, yakni  di Oepoli, Haekesak dan Motamasin.

Pasar Terpadu Perbatasan Versi Malaysia

Cara membangun pasar di perbatasan Malaysia justeru berbeda, mereka membangunnya secara terpadu baik secara nasional, maupun dalam negara bagian. Misalnya, Tebedu (sebelah Entikong,Kalbar) sudah jadi bagian kawasan pelabuhan Darat Kota Kuching ( Ibu Kota Sarawak). Terminal Darat pertama dan berada di perbatasan RI-Malaysia- Sarawak. Tebedu Inland Port (TIP) terletak di sebelah Entikong. TIP berada di bawah yurisdiksi Otoritas Pelabuhan Kuching, dioperasikan dan dikelola oleh SM Inland Pelabuhan Sdn Bhd. Pembangunan TIP adalah dalam rangka pengembangan secara sinergis Kawasan Industri Tebedu sebagai katalis untuk membantu pembangunan di pedalaman Kalimantan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang melimpah di daerah sekitarnya. Efek sinergis antara TIP (fasilitas pelabuhan), Tebedu Industri estate (pengembangan industri) dan Bandar Mutiara Baru Tebedu Township (pembangunan komersial) akan memiliki multiplier effect dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah dan sekitarnya.

Tujuannya Pemerintah Negara Sarawak dalam pembentukan Tebedu Inland Port adalah untuk memantau, mengatur dan mengontrol pergerakan barang dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan lintas batas. Inisiatif ini dalam hubungannya dengan perkembangan Tebedu Industrial Estate dan Bandar Mutiara, New Tebedu Township akan memiliki efek sinergis dan multiplier dalam pembangunan ekonomi regional di wilayah perbatasan, yang memungkinkan warga Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak untuk berbagi dalam kemakmuran dari pengembangan Selatan Barat Sarawak.

The Estate Tebedu Industrial melayani industri ringan, berbasis ekspor domestik dan internasional. Di dalam negeri, produk manufaktur mendukung dan melengkapi rencana pembangunan utama bagi negara, Koridor Sarawak Energi Terbarukan (SCORE). Tebedu Inland Port dan Terminal Peti Kemas, Kuching adalah jalan cerdas mensinergikan Kawasan Industri Tebedu dengan berbagai wilayah disekitarnya untuk dapat mengimpor bahan dari atau mengekspor produk mereka ke pasar internasional.

Pelabuhan darat Tebedu, Sarawak, Malaysia, ditargetkan menjadi penghubung bagi daerah pedalaman di Kalimantan yang nantinya akan terkoneksi lewat konektivitas ASEAN untuk dapat mengakses pasar internasional di Singapura, China, Hongkong, Jepang, Korea dan pelabuhan-pelabuhan utama lain di dunia. 

Direktur Pelaksana SM Inland Port Sdn Bhd, Nobel Pang, mengatakan, adanya kedekatan serta kemudahan akses ke terminal kontainer internasional Senari di Serawak, pelabuhan darat Tebedu (Tebedu Inland Port, TIP) mampu berperan sebagai pintu gerbang penting bagi kawasan pedalaman, khususnya di Sarawak dan Kalimantan Barat. 

Dengan demikian daerah-daerah sekitarnya itu akan mampu merambah pasar internasional, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pemimpin perusahaan operator pelabuhan darat Tebedu itu menjelaskan, TIP yang berlokasi sekitar satu km dari pos lintas perbatasan Entikong-Tebedu dan sekitar 370 km dari Pontianak serta 100 km dari Senari Container Terminal, memiliki lokasi strategis. Dengan demikian akan mampu memfasilitasi pergerakan kargo dari Sarawak ke Kalimantan Barat atau sebaliknya. 

Selain itu lanjutnya, sistem transportasi darat yang memadai memudahkan perjalanan kargo ke pelabuhan internasional Senari Container Terminal, yang memiliki koneksi ke Port Klang, Singapura, China, Hong Kong, Jepang, dan Korea. Ia mengatakan, kehadiran pelabuhan ini akan membantu mengurangi aktivitas yang memakan waktu seperti pemilahan dan pemrosesan kontainer serta mempercepat aliran kargo antarkapal dan jaringan transportasi darat. 

Kondisi demikian itu sekaligus memangkas waktu dan biaya bagi pengirim barang maupun penerima. Para pengguna pelabuhan juga diberi kesempatan luas untuk mengembangkan sayap bisnisnya, karena TIP menawarkan fasilitas dan jasa yang dibutuhkan seperti lahan terbuka, lahan untuk kontainer, gudang, gudang untuk transfer, armada forklift (mesin pengangkat barang) serta tenaga kerja memadai. 

Menurut dia, dengan pertimbangan melimpahnya sumber daya alam mineral di Kalimantan ini, TIP juga menyediakan fasilitas untuk melayani penyimpanan kargo curah. Kargo dari Kalimantan yang sedang transit di TIP tidak perlu membayar biaya pabean. 

Pang mengungkapkan, Pemerintah Sarawak berniat untuk fokus pada pembangunan wilayah perbatasan dan menjalin kerja sama erat dengan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya alam lain di Sarawak maupun Kalimantan Barat. 

Semua itu dengan sasaran mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas dunia yang ditujukan bagi pasar internasional. “Kerja sama ini pada gilirannya akan meratakan kesejahteraan antara kedua kawasan bertetangga melalui pembangunan wilayah,” katanya. Fasilitas tersebut sudah beroperasi sejak Mei 2011, TIP pertama kali diperkenalkan kepada publik di Pontianak, dalam Sarawak Business Expo yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Sarawak. Sarawak Business Expo digelar bersamaan dengan Misi Bisnis Sarawak ke Pontianak dari 6-9 Oktober 2011, dipimpin Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari, yang juga menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pariwisata Sarawak Malaysia. 

Kekuatan Ekonomi Perbatasan, Membangun Desa Batas

Kekuatan Ekonomi Perbatasan, Membangun Desa Batas  

Oleh harmen batubara

Seperti biasa, kalau tahun anggaran baru, BNPP biasanya punya perhelatan yakni Rapat Kerja. Seperti biasa, maka para petinggi terkait akan memberikan arahan, semangat dan dorongan agar pembangunan wilayah perbatasan bisa lebih baik lagi. Tapi anehnya, setelah itu, ya semua berjalan kembali seperti biasa. Perbatasan tinggallah sebagai wilayah tertinggal, wilayah yang tetap terisolasi.

Saya ingat pengalaman tahun 2014 perihal perbatasan mengemuka dari Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan pemerintah harus menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di daerah perbatasan sehingga menjadi benteng yang sangat kuat bagi Indonesia. Menurutnya “Penjagaan perbatasan tidak cukup hanya dengan TNI yang sudah bekerja dengan baik, tetapi juga perlu dilakukan pertahanan oleh rakyat,” kata Hayono Isman saat acara Debat Bernegara” di konvensi calon presiden Partai Demokrat di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu,22 Februari 2014.

Beberapa hari kemudian, Dalam ungkapan yang sedikit berbeda, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Joko Suyanto berkata lain. Menurutnya, egosektoral seringkali muncul pada saat perencanaan anggaran. Hal ini yang kemudian membuat perbaikan daerah perbatasan tidak maksimal. “Ini seringkali menjadi sumbatan-sumbatan,” ujarnya dalam Rapat Kerja VI Badan Nasional Pengembangan Perbatasan (BNPP), bertema Upaya Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Menurut beliau, “Kunci dari semua ini adalah  koordinasi dan sinkronisasi. Koordinasi mudah diucapkan, tapi seringkali tidak mudah dilakukan,” papar Joko. Koordoinasi antar kementerian/lembaga dan pemda adalah untuk memikirkan bagaimana mengembangkan sektor perbatasan menjadi kawasan terpadu yang secara ekonomi juga bangkit, sama seperti daerah-daeerah lain.

“Inilah fungsi dan tugas BNPP bagaimana mensinkronkan. Pemda kan mempunyi program yang tadinya berserakan sendiri-sendiri sekarang dipadukan. Sehingga tidak berserakan satu sama lain,” paparnya.  Adanya BNPP sebagai bagian yang menkoordinasikan pembangunan daerah perbatasan sejak 2010 lalu sudah sedikit banyak memberikan hasil.  Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Seolah belum cukup, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini pada kesempatan yang sama juga mengatakan, pembenahan infrastruktur tak bisa ditawar-tawar untuk mendorong pembangunan perbatasan. Helmy menjelaskan, wilayah perbatasan di Indonesia pada umumnya merupakan daerah miskin dan tertinggal. Untuk taraf sosial-ekonomi masyarakat rendah akibat keterisolasian, terbatasnya infrastruktur, fasilitas umum, dan rendahnya akses masyarakat mendapatkan informasi.

Di akhir tahun 2014 ini, ungkap Helmy waktu itu, pemerintah dengan semua unsurnya bersepakat untuk lebih fokus lagi dalam melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan.“Pemerintah memandang dan konsern bahwa kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang utama negara. Kawasan perbatasan merupakan beranda depan teritorial negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” urainya. Pada kenyataannya pembangunan infrstruktur perbatasan memang dengan gencar dilakukan pemerintah Jokowi-JK; kalau apa yang diucapkan para petinggi saat itu dengan waktu sekarang ini (2018) memang banyak benarnya. Pemerintah telah membangun dan kini tengah mengerjakan jalan parallel perbatasan dan malah telah selesai membangun ulang 7 PLBN. Suatu hal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Solusi strategis Perkuatan Ekonomi Perbatasan

Salah satu strategi yang pantas untuk dikembangkan dalam perkuatan ekonomi perbatasan adalah dengan membangun desa batas itu sendiri yang dimulai dari mempersempit disparitas kota-desa secara terukur dan tepat agar dapat menjamin kepastian keberhasilan, antara lain dilakukan dengan : Mempercepat pembangunan infrastruktur Desa dan perlu dilakukan dengan tepat, Jumlah mayoritas penduduk miskin umumnya berpengetahuan rendah di perdesaan karena itu perlu strategi dalam melibatkan masyarakat sehingga bisa memberikan beberapa dampak, seperti : kualitas pekerjaan yang dihasilkan; keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun lewat jalan kemitraan dengan berbagai pihak; serta penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya.

Jenis infrastruktur perdesaan yang perlu ditingkatkan, antara lain berupa : Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan perdesaan; Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan; dan Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan. Philip H. Comb & Manzoor Ahmed, mengatakan untuk meningkatkan SDM Desa perlu strategi khusus, antara lain : Jenis ketrampilan yang dibina; Ketrampilan yang dibina perlu tepat dari segi teknik, tapi tetap bisa dilaksanakan secara fisik dan ekonomis sesuai budaya warga; Metode yang diterapkan harus sesuai dengan budaya setempat; Usaha pendidikan harus dilaksanakan sebagai suatu rangkaian yang kontinyu sesuai dinamika kemajuannya sendiri. Juga yang harus diingat adalah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM Desa perlu dilakukan dengan meningkatkan muatan lokal tetapi tetap terjaga sesuai tuntutan muatan nasional. Dalam hal pembinaan Industri kecil misalnya, SDM Desa perlu dikenalkan berbagai jenis usaha kecil seperti makanan, souvenir, hiasan rumah, peralatan sehari-hari terutama yang memeiliki ketersediaan bahan baku di daerah tersebut. Mulai dari cara pembuatan, mengemas agar menarik dan pemasaran juga perlu di sampaikan. Perlu juga disadari meningkatkan kapasitas Iptek Desa tak terlepas dari adanya hubungan IPTEK, SDM dan kemiskinan. Dia akan tumbuh secara alami kalau kualitas SDM dan perekonomiannya juga bisa ditingkatkan secara bersamaan. 

Persoalan Lama Yang Masih Tetap Jadi Masalah

Saya lalu ingat tulisan Ir. Agung Mulyana, M.Sc. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan,Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).Tulisnya waktu itu (2012) Cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kawasan perbatasan, utamanya adalah langkanya prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya alam dan sumber daya manusia di kawasan perbatasan, seperti prasarana perhubungan (langkanya dukungan jalan, jembatan, dermaga dan sebagainya), jaringan listrik, telekomunikasi, prasarana pendidikan dan prasarana kesehatan.

Rencana detil tata ruang kawasan perbatasan yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan juga tidak tersedia, sehingga tidak diketahui secara pasti pembagian zonasi ruang, arah pemanfaatan ruang dan struktur pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan. Permasalahan lainnya adalah langkanya investasi/penanaman modal yang masuk ke kawasan perbatasan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah, serta langkanya sumber daya manusia terdidik dan terlatih untuk membangun dan mengembangkan potensi kawasan perbatasan. Ditambah lagi dengan tingginya angka kemiskinan dan rendahnya angka indicator indeks pembangunan manusia di kawasan perbatasan.

Arah kebijakan dan strategi BNPP dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara baik di darat maupun di laut adalah dengan mempercepat upaya penyelesaian penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara di darat dan di laut, serta meningkatkan upaya pengamanan Batas Wilayah Negara di darat dan di laut, disamping juga meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Batas Wilayah Negara di darat dan di laut.

Dalam hal pengelolaan Kawasan Perbatasan darat dan laut, arah kebijakan dan strategi BNPP adalah dengan mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana dan prasarana CIQS di Pos Lintas Batas (PLB), mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan, mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan, dan mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan.

Tulisnya waktu itu. BNPP telah menetapkan 111 kecamatan sebagai Lokpri 2010-2014 berdasarkan penentuan lima kriteria. Pertama, bahwa Lokpri merupakan kecamatan di kawasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau terdapat exit/entry point. Kedua, Lokpri merupakan kecamatan di kawasan laut yang secara tradisional memiliki interaksi dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi dengan penduduk negara tetangga di sebelahnya yang ditandai dengan adanya exit/entry point yang disepakati dengan negara tetangga.  Ketiga, Lokpri merupakan kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Keempat, Lokpri merupakan kecamatan yang memiliki pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Dan Kelima, adanya pertimbangan khusus.

111 kecamatan Lokpri yang ditetapkan BNPP tersebut mencakup 38 kabupaten/kota Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) dan 12 provinsi Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) dengan rincian; provinsi Kalimantan Barat (Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu), Kalimantan Timur (Kutai Barat, Malinau, Nunukan), Nusa Tenggara Timur (Kupang, Timor Timur Utara, Belu, Rote Ndao, Alor), Papua (Merauke, Bovendigul, Pegunungan Bintang, Keerom, Kota Jayapura, Supiori), Nangroe Aceh Darussalam (Kota Sabang), Sumatera Utara (Serdang Bedagai), Riau (Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Dumai), Kepulauan Riau (Natuna, Kepulauan Anambas, Kota Batam, Bintan, Karimun), Sulawesi Utara (Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud), Maluku (Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru), Maluku Utara (Morotai), dan Papua Barat (Raja Ampat).

Sebanyak 39 Lokpri sudah masuk dalam penanganan Tahap Pemantapan, 31 Lokpri dalam Tahap Lanjutan dan 41 Lokpri dalam Tahap Awal. Jika diklasifikasikan dalam bentuk Lokpri Darat dan Lokpri Laut, maka untuk Lokpri Darat 28 dalam Tahap Pemantapan, 13 Tahap Lanjutan dan 27 Tahap Awal. Sedangkan untuk Lokpri Laut, 11 dalam Tahap Pemantapan, 18 Tahap Lanjutan dan 14 Tahap Awal.

Pulau-pulau kecil terluar yang ditetapkan sebagai Lokpri penataan Kawasan Perbatasan Laut tahun 2012 adalah: pulau Rondo (NAD), Batumandi (Riau), Senoa (Kepulauan Riau), Sebatik (Kalimantan Timur), Miangas, Marore (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Wetar Liran, Asutubun Selaru Bantarkusu (Maluku), dan Alor (NTT).

Dari 111 Lokpri tersebut, ada yang semata-mata ditetapkan hanya karena pertimbangan satu aspek saja, yaitu Pertimbangan Khusus, misalnya karena pertimbangan aspek pertahanan, keamanan atau keutuhan NKRI, tapi ada juga Lokpri yang terpilih karena memenuhi seluruh aspek atau kriteria pertimbangan. Namun demikian, dari seluruh Lokpri yang terpilih, tidak semuanya memiliki potensi untuk menggerakkan dan mengembangkan perekonomian wilayah, baik perekonomian di titik perbatasan maupun di kawasan hinterland dan kawasan regional yang luas. Untuk dapat mengembangkan kawasan perbatasan dalam konteks pengembangan regional yang luas, perlu dilakukan pemilihan Lokpri Pusat Pertumbuhan, yaitu Lokpri yang memiliki potensi yang kuat untuk menggerakkan dan mengembangkan perekonomian kawasan.

Beberapa Lokpri yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Pusat Pertumbuhan, antara lain adalah Entikong (Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat), Aruk (Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat), Pulau Sebatik (Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur), Pulau Subi (Kabupaten Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau), Morotai (Kabupaten Morotai, Maluku Utara), dan Merauke (Kabupaten Merauke, Papua).

Jadi kalau saya ingat kembali pada rapat kerja BNPP ke VI tahun 2014 di Jakarta rasanya senang juga melihat bapak Mendagri Gamawan Fauzi saat mengatakan, pemerintah akan memfokuskan pengelolaan wilayah perbatasan pada 115 kecamatan di Indonesia. Dia mengklaim pengelolaan perbatadan saat ini sudah mengalami peningkatan. “Kita lihat dari indikatornya secara makro semuanya membaik. Kalau detilnya nanti akan dibahas dalam rapat Ini,” kata Gamawan waktu itu. Tahun ini sebagai stimulan pihaknya mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 198 miliar untuk penanganan wilayah perbatasan.

Yang ingin saya tuliskan adalah, tidak ada yang baru dari yang mereka tuturkan, harapan dan harapan. Sementara di perbatasan? TNI sebagai penjaga batas dan warga perbatasan di sana tetap saja belum tersentuh. Menurut mereka tinggal Malaikat saja yang belum pernah memberikan janjinya untuk membangun wilayah perbatasan. Sebaliknya, semua pejabat hingga presiden mereka sudah dengar sendiri. Tapi nyatanya? Memang harus sabar. Membangun fisik perbatasan perlu waktu, dan hal itu kini tengah berlangsung. Yang selalu kita ingatkan adalah agar Pemda perbatasan selalu pro aktif dan mengantisifasi kemana arah pembangunan yang dilakukan Pusat serta mendukungnya secara maksimal.

Kalau kita melihat negara tetangga tentu beda lagi, karena mereka sudah sangat siap baik dari infrastruktur sarana dan prasarananya. Apalagi di saat malam, ketika mata kita dari pulau sebatik (Kalimantan Utara) ke Tawau, maka yang terlihat di negara tetangga itu kok terang benderang dengan cahaya kemakmurannya. Sementara di pulau sebatik yang ada hanya listrik temaram, simbol ketertinggalan. Hal yang sama juga seperti itu di Kalimantan Barat, kalau anda berdiri diufuk Gunung Jagoi, anda akan melihat Kota Serikin yang terang benderang atau dari ufuk ketinggian Tanjung Datu anda akan melihat Kota Kuching yang terang benderang dan menjanjikan. Kontras sekali dengan kondisi perkampungan di negara tercinta,yang masih gelap dan tidak bisa melihat apa-apa.

Catatan Redaksi : Tulisan ini sudah dimuat di www.wilayahperbatasan.com dengan judul Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan, Baru Sebatas Janji dan Janji pada tanggal March 

Hasjim Djalal, Patriot Negara Kepulauan

Hasjim Djalal, Patriot Negara Kepulauan

Oleh Harmen Batubara

Bersamaan dengan ulang tahun ke-80 Prof Dr Hasjim Djalal, diluncurkan biografi tentang pakar hukum kelautan tersebut. Acara peluncuran buku ‘Patriot Negara Kepulauan’ karangan Efri Yoni Baikoeni itu digelar di Djakarta Theatre, Tanahabang, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2014). Di luar hajatan tersebut, menarik untuk di simak adalah apa yang Andi (I Made Andi Arsana,ikut memberi sambutan, dan sekaligus pengagum watak sang Prof) ungkapkan. Buku ini ditulis oleh salah seorang fans prof Hasyjim Djalal yakni Efri Yoni Baikoeni, staf KBRI di Brunei Darussalam “benar-benar karena ungkapan kecintaan seorang fans”.

“Saat itu, Brunei mengundang Hasjim Djalal untuk ikut memberikan solusi terkait konflik batas laut. Dalam kesempatan tersebut, Hasjim memberikan masukan dan peranan yang sangat penting untuk menciptakan resolusi terkait konflik tersebut,” ujar Efri saat memberikan kata sambutan. Ketika itu, Efri begitu terpukau dengan seorang Hasjim. Dari sanalah niat untuk memperdalam pengetahuannya terkait tokoh idolanya,  “Saya mencari buku dan artikel dari pak Hasjim. Setelah melihat semunya, saya ingin menjadikannya sebuah buku,” ujar Efri.

Bagi kita warga “perbatasan” nama Hasjim Djalal sudah melegenda dan sekaligus sebagai sahabat berdebat yang menghargai. Sepertinya kalau ada perkara terkait permasalahan batas, maka belum akan mantaf kalau pa Hasjim Djalal belum memberikan pendapatnya. Seperti yang diungkapkan Kapala Staf Angkatan Laut TNI Marsetio, bagi mereka Hasjim Djalal ibarat sebuah mercusuar yang sangat dibutuhkan kapal yang tengah berlayar di tengah lautan. Ia menjadi pemandu kapal di malam hari agar tidak tertabrak karang.

Menurut Marsetio, hampir dalam semua potensi konflik terkait masalah perbatasan, TNI AL selalu berkomunikasi dan meminta nasehat dengan Hasjim Djalal. “Dedikasi, loyalitas, dan pengabdian beliau sangat besar bagi bangsa ini. Karena itu beliau mendapat bintang jasa sebagai penghargaan tertinggi TNI AL yang diberikan secara selektif,” tutur Marsetio dalam acara peringatan 80 tahun Hasjim Djalal.

Kekuatan Waktak Seorang Intelektual

Bagi Dino Patti Djalal, mantan duta besar Indonesia untuk AS yang kini ikut Nyapres, dan juga putera Hasjim Djalal mengatakan sosok Hasjim adalah seorang yang sangat sederhana. “Pak Hasjim adalah orang kampung yang hingga sekarang masih tidur di lantai. Jam tangan yang dikenakannya masih jam tangan yang dikenakannya 20 tahun yang lalu,” katanya.

Menurut Dino, kekuatan diplomasi pak Hasjim adalah kekuatan intelektual yaitu bisa menjadi leader karena kekuatan intelektual dan moral. Hasjim dikatakan Dino dapat mensimplikasi masalah masalah yang rumit menjadi mudah dicerna. “Pelajaran penting yang saya dapat dari Pak Hasjim adalah kemampuan beradu argumentasi.   Bukan hanya adu lantang berteriak. Kemampuan meyakinkan lawan dengan argumentasi yang kuat menjadi yang utama,” tutur Dino saat itu.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutarjo mengatakan Hasjim Djalal adalah pahlawan dan pelaku sejarah yang telah memberikan pengabdiannya bagi kejayaan Indonesia. Menurut Cicip, kedepan harus ada perubahan paradigma pembangunan dari yang selama ini landbased oriented menjadi marinebased oriented. “Karena 70 persen wilayah Indonesia adalah lautan. Laut sebagai satu andalan perekonomian kita ke depan,” kata Cicip.

Hal seperti itu juga sangat relevan bila dilihat dari kacamata pertahanan, khususnya dengan dislokasi dan gelar kekuatan TNI. Yakni bagaimana membangun kekuatan darat TNI di negara kepulauan. Bayangkan saat ini kita punya dua Armada (armabar dan armatim) tetapi tidak punya kapal Induk. Sebuah kenyataan yang aneh untuk sebuah negara kepulauan. Meski alutsista TNI masih berbau “bekas” pakai, tetapi tidak ada salahnya mimpi membangun Kapal Induk sendiri. Kenapa tidak ?

Acara peringatan 80 tahun Hasjim Djalal dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjitjip Sutardjo, Kepala Staf TNI Laksamana Marsetio dan Mantan Wapres Tri Sutrisno.

Catatan : Tulisan ini sudah dimuat di www.wilayahperbatasan.com pada tanggal March 8, 2014

Kaltara,Provinsi Beranda Depan perbatasan Bangsa

Kaltara,Provinsi Beranda Depan perbatasan Bangsa

Oleh harmen batubara

Catatan : tulisan ini sudah pernah dimuat di blog www.wilayahperbatasan.com pada tanggal  8 februari, 2014; kemudian kita muat kembali setelah di up date

Provinsi Kaltara sebagai provinsi Beranda Depan Bangsa disetujui tahun 2013 lahir sebagai provinsi ke 34 Indonesia dengan ibu kota Tanjung Selor. Dengan Luas wilayah ; 71.176,72 KM2 dan warga sebanyak  622.350 orang yang terdiri dari  Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Hal yang menggembirakan adalah adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara yang terus meningkat dan bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, pada tahun 2009 hingga 2011 laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan di Kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi di Kabupaten Malinau sebesar 11,40%. Diikuti 6,78% di Kabupaten Nunukan, 6,73% di Kota Tarakan, 5,80% di Kabupaten Bulungan serta 5,34% di Kota Tarakan. Melihat pertumbuhan ekonomi tersebut, diharapkan dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, lima daerah ini mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 6% (sama dengan diatas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional). Apalagi rentang kendali aktivitas ekonomi lima daerah ini sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga, ini menjadi tombak besar pemicu pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Utara termasuk wilayah perbatasan.

Berkaca Pada Tebedu Malaysia

Melihat Kaltara ke depan, tentu masih sangat banyak yang perlu di perbuat, salah satunya adalah menjadikan Kaltara sebagai gerbang pembangunan bagi kawasan di sekitarnya. Sebagai bahan pembanding, ada baiknya kita melihat Tebedu (Sarawak). Bagaimana Malaysia menjadikan wilayah itu jadi pusat bisnis regional yang sekaligus menjalin kerjasama harmonis dengan sesama negara tetangga.

Disebelah Entikong (Kalbar) ada Tebedu (Tepedu), Sarawak  adalah sebuah kota perbatasan di Kabupaten Serian barat daya Sarawak, Malaysia, di perbatasan Malaysia-Indonesia. Itu terletak sekitar 63,2 kilometer (39 mil) selatan ibukota negara bagian Kuching. Sekarang Tebedu sudah jadi bagian kawasan pelabuhan Darat Kota Kuching ( Ibu Kota Sarawak). Terminal Darat pertama dan di perbatasan RI-Malaysia- Sarawak, Tebedu Inland Port (TIP) bersebelahan dengan Entikong.

TIP berada di bawah yurisdiksi Otoritas Pelabuhan Kuching, dioperasikan dan dikelola oleh SM Inland Pelabuhan Sdn Bhd. Pembangunan TIP adalah dalam rangka pengembangan secara sinergis Kawasan Industri Tebedu sebagai katalis untuk membantu pembangunan di pedalaman Kalimantan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang melimpah di daerah sekitarnya.

Efek sinergis antara TIP (fasilitas pelabuhan), Tebedu Industri estate (pengembangan industri) dan Bandar Mutiara Baru Tebedu Township (pembangunan komersial) akan memiliki multiplier effect dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah dan sekitarnya. Tujuan pembentukan Tebedu Inland Port adalah untuk memantau, mengatur dan mengontrol pergerakan barang dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan lintas batas. Inisiatif ini dalam hubungannya dengan perkembangan Tebedu Industrial Estate dan Bandar Mutiara, New Tebedu Township akan memiliki efek sinergis dan multiplier dalam pembangunan ekonomi regional di wilayah perbatasan, yang memungkinkan warga Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak untuk berbagi dalam kemakmuran dari pengembangan Selatan Barat Sarawak.

The Estate Tebedu Industrial melayani industri ringan, berbasis ekspor domestik dan internasional. Di dalam negeri, produk manufaktur mendukung dan melengkapi rencana pembangunan utama bagi negara, Koridor Sarawak Energi Terbarukan (SCORE). Tebedu Inland Port dan Terminal Peti Kemas, Kuching adalah jalan cerdas mensinergikan Kawasan Industri Tebedu dengan berbagai wilayah disekitarnya untuk dapat mengimpor bahan dari atau mengekspor produk mereka ke pasar internasional.

Pelabuhan darat Tebedu, Sarawak, Malaysia, ditargetkan menjadi penghubung bagi daerah pedalaman di Kalimantan yang nantinya akan terkoneksi lewat konektivitas ASEAN untuk dapat mengakses pasar internasional di Singapura, China, Hongkong, Jepang, Korea dan pelabuhan-pelabuhan utama lain di dunia.

Dengan demikian daerah-daerah sekitarnya itu akan mampu merambah pasar internasional, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.  TIP yang berlokasi sekitar satu km dari pos lintas perbatasan Entikong-Tebedu dan sekitar 370 km dari Pontianak serta 100 km dari Senari Container Terminal, memiliki lokasi strategis. Dengan demikian akan mampu memfasilitasi pergerakan kargo dari Sarawak ke Kalimantan Barat atau sebaliknya.  Sistem transportasi darat yang memadai memudahkan perjalanan kargo ke pelabuhan internasional Senari Container Terminal, yang memiliki koneksi ke Port Klang, Singapura, China, Hong Kong, Jepang, dan Korea. Ia mengatakan, kehadiran pelabuhan ini akan membantu mengurangi aktivitas yang memakan waktu seperti pemilahan dan pemrosesan kontainer serta mempercepat aliran kargo antarkapal dan jaringan transportasi darat.

Kondisi demikian itu sekaligus memangkas waktu dan biaya bagi pengirim barang maupun penerima. Para pengguna pelabuhan juga diberi kesempatan luas untuk mengembangkan sayap bisnisnya, karena TIP menawarkan fasilitas dan jasa yang dibutuhkan seperti lahan terbuka, lahan untuk kontainer, gudang, gudang untuk transfer, armada forklift (mesin pengangkat barang) serta tenaga kerja memadai.

Dengan pertimbangan melimpahnya sumber daya alam mineral di Kalimantan ini, TIP juga menyediakan fasilitas untuk melayani penyimpanan kargo curah. Kargo dari Kalimantan yang sedang transit di TIP tidak perlu membayar biaya pabean. Pemerintah Sarawak berniat untuk fokus pada pembangunan wilayah perbatasan dan menjalin kerja sama erat dengan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya alam lain di Sarawak maupun Kalimantan Barat.

Semua itu dengan sasaran mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas dunia yang ditujukan bagi pasar internasional. “Kerja sama ini pada gilirannya akan meratakan kesejahteraan antara kedua kawasan bertetangga melalui pembangunan wilayah”. Fasilitas tersebut sudah beroperasi sejak Mei 2011, TIP pertama kali diperkenalkan kepada publik di Pontianak, dalam Sarawak Business Expo yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Sarawak. Sarawak Business Expo digelar bersamaan dengan Misi Bisnis Sarawak ke Pontianak dari 6-9 Oktober 2011, dipimpin Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari, yang juga menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pariwisata Sarawak Malaysia. 

Nilai Strategisnya Provinsi Kaltara

Dilihat dari berbagai sisi, provinsi Kaltara mempunyai simbol-simbol yang menggambarkan strategisnya provinsi ini. Pertama di provinsi ini terdapat Garis Batas Negara (RI-Malaysia) termasuk OBP (Outstanding Boundary Problem yakni di sungai Sinapad, sungai simantipal dan pulau sebatik);kita paham bahwa garis perbatasan adalah Batas Kedaulatan Negara-analogi mengisyaratkan perlunya persiapan yang baik terkait pertahanan keamanan; di daerah pantainya khususnya di Pantai Timur di pulau Sebatik, merupakan titik awal penarikan garis pangkal batas laut; masih ditambah lagi dengan permasalahan Perairan laut di sekitar Ambalat; juga terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI tempat lalu lalangnya Kapal bertonase besar-kapal perang dan dagang-yang mengharuskan kita memperhatikan kepentingan nasional di wilayah tersebut.

Eranya Wilayah Perbatasan

Kaltara sendiri termasuk salah satu yang jadi bagian dari Tol Lut yakni Rute T8, yaitu rute dari Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-P Sebatik-dan kembali ke Tanjung Perak; sementara di Kaltara Tol Lut juga melewati pelabuhan Nunukan dan Sebatik. Perlu di catat, disamping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan kehidupan masyarakat Desa, yakni dengan pola pembangunan Desa lewat pemberdayaan Desa, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi pedesaan, suatu langkah nyata yang belum pernah ada sebelumnya.

Desa kini menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Bisa dibayangkan apa yang terjadi ? Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan  kini muncul minimal dalam dua tahun pelaksanaan program DD ini, sekurangnya LIMA HAL POKOK[1] telah dirasakan di lapangan, yakni :

Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa).

Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa.

Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga.

Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer (km) jalan, jembatan 511,9 km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. DD juga digunakan untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017). Dengan menggunakan ukuran apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan.

Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, Dll

Kini Presiden Joko Widodo disamping memperkuat kemampuan Desa, presiden Jokowi merencanakan akan melakukan peremajaan terhadap kebun rakyat. Kebun yang selama ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal presiden Jokowi akan meremajakan kelapa sawit kebun Rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun KARET, KOPI, KAKAO DAN PALA. Suatu program yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Presiden sudah melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

Kita hanya berharap agar BNPP, Pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini dan ikut berbenah serta berperan serta dalam mewujutkan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa.  Jadi tidaklah berlebihan kalau kita sebut provinsi Kaltara adalah provinsi strategis yang memerlukan perencanaan pembangunan secara khusus. Perencanaan yang bisa mengintegrasikannya dengan pembangunan kawasan didalam negeri dan dengan negara tetangga dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada serta pro aktif dalam pengembangan wilayahnya. Pembangunannya harus juga mencerminkan kerjasama dengan jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan connectivity Asean (Malaysia-Brunai-Filipina).

Sementara itu dalam hal pembangunan secara umum hemat kita Kaltara juga masih harus melakukan pembangunan sama dengan pembangunan provinsi lainnya di Indonesia yang meliputi dan jeli memanfaatkan peluang yang ada, seperti :

• Percepatan pembagunan wilayah perbatasan yang berpotensi menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan memicu kawasan disekitarya.
• Pengembangan wilayah perbatasan menjadi halaman depan bangsa, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dengan Negara tetangga,
• Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, inftrastruktur dan peningkatan ekonomi kerakyatan, seperti pertanian, perkebunan dll,
• Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dan eks TKI yang di deportasi. Pemberdayaan masyarakat perbatasan, melalui bantuan kepemilikan lahan perkebunan atau pertanian, bantuan permodalan usaha dan pelatihan keterampilan usaha.
• Pembangunan perkebunan kepala sawit rakyat, Pengembangan dan perluasan percetakan sawah.Pembangunan infrastruktur wilayah, terutama pembangunan sarana transportasi jalan.
• Pmbangunan Pos Lintas Batas Darat dan Laut (PLBD dan PLBL), dan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Nunukan dengan wilayah di daratan Pulau Kalimantan.