Kaltara,Provinsi Beranda Depan perbatasan Bangsa

Kaltara,Provinsi Beranda Depan perbatasan Bangsa

Oleh harmen batubara

Catatan : tulisan ini sudah pernah dimuat di blog www.wilayahperbatasan.com pada tanggal  8 februari, 2014; kemudian kita muat kembali setelah di up date

Provinsi Kaltara sebagai provinsi Beranda Depan Bangsa disetujui tahun 2013 lahir sebagai provinsi ke 34 Indonesia dengan ibu kota Tanjung Selor. Dengan Luas wilayah ; 71.176,72 KM2 dan warga sebanyak  622.350 orang yang terdiri dari  Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Hal yang menggembirakan adalah adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara yang terus meningkat dan bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, pada tahun 2009 hingga 2011 laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan di Kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi di Kabupaten Malinau sebesar 11,40%. Diikuti 6,78% di Kabupaten Nunukan, 6,73% di Kota Tarakan, 5,80% di Kabupaten Bulungan serta 5,34% di Kota Tarakan. Melihat pertumbuhan ekonomi tersebut, diharapkan dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, lima daerah ini mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 6% (sama dengan diatas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional). Apalagi rentang kendali aktivitas ekonomi lima daerah ini sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga, ini menjadi tombak besar pemicu pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Utara termasuk wilayah perbatasan.

Berkaca Pada Tebedu Malaysia

Melihat Kaltara ke depan, tentu masih sangat banyak yang perlu di perbuat, salah satunya adalah menjadikan Kaltara sebagai gerbang pembangunan bagi kawasan di sekitarnya. Sebagai bahan pembanding, ada baiknya kita melihat Tebedu (Sarawak). Bagaimana Malaysia menjadikan wilayah itu jadi pusat bisnis regional yang sekaligus menjalin kerjasama harmonis dengan sesama negara tetangga.

Disebelah Entikong (Kalbar) ada Tebedu (Tepedu), Sarawak  adalah sebuah kota perbatasan di Kabupaten Serian barat daya Sarawak, Malaysia, di perbatasan Malaysia-Indonesia. Itu terletak sekitar 63,2 kilometer (39 mil) selatan ibukota negara bagian Kuching. Sekarang Tebedu sudah jadi bagian kawasan pelabuhan Darat Kota Kuching ( Ibu Kota Sarawak). Terminal Darat pertama dan di perbatasan RI-Malaysia- Sarawak, Tebedu Inland Port (TIP) bersebelahan dengan Entikong.

TIP berada di bawah yurisdiksi Otoritas Pelabuhan Kuching, dioperasikan dan dikelola oleh SM Inland Pelabuhan Sdn Bhd. Pembangunan TIP adalah dalam rangka pengembangan secara sinergis Kawasan Industri Tebedu sebagai katalis untuk membantu pembangunan di pedalaman Kalimantan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang melimpah di daerah sekitarnya.

Efek sinergis antara TIP (fasilitas pelabuhan), Tebedu Industri estate (pengembangan industri) dan Bandar Mutiara Baru Tebedu Township (pembangunan komersial) akan memiliki multiplier effect dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah dan sekitarnya. Tujuan pembentukan Tebedu Inland Port adalah untuk memantau, mengatur dan mengontrol pergerakan barang dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan lintas batas. Inisiatif ini dalam hubungannya dengan perkembangan Tebedu Industrial Estate dan Bandar Mutiara, New Tebedu Township akan memiliki efek sinergis dan multiplier dalam pembangunan ekonomi regional di wilayah perbatasan, yang memungkinkan warga Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak untuk berbagi dalam kemakmuran dari pengembangan Selatan Barat Sarawak.

The Estate Tebedu Industrial melayani industri ringan, berbasis ekspor domestik dan internasional. Di dalam negeri, produk manufaktur mendukung dan melengkapi rencana pembangunan utama bagi negara, Koridor Sarawak Energi Terbarukan (SCORE). Tebedu Inland Port dan Terminal Peti Kemas, Kuching adalah jalan cerdas mensinergikan Kawasan Industri Tebedu dengan berbagai wilayah disekitarnya untuk dapat mengimpor bahan dari atau mengekspor produk mereka ke pasar internasional.

Pelabuhan darat Tebedu, Sarawak, Malaysia, ditargetkan menjadi penghubung bagi daerah pedalaman di Kalimantan yang nantinya akan terkoneksi lewat konektivitas ASEAN untuk dapat mengakses pasar internasional di Singapura, China, Hongkong, Jepang, Korea dan pelabuhan-pelabuhan utama lain di dunia.

Dengan demikian daerah-daerah sekitarnya itu akan mampu merambah pasar internasional, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.  TIP yang berlokasi sekitar satu km dari pos lintas perbatasan Entikong-Tebedu dan sekitar 370 km dari Pontianak serta 100 km dari Senari Container Terminal, memiliki lokasi strategis. Dengan demikian akan mampu memfasilitasi pergerakan kargo dari Sarawak ke Kalimantan Barat atau sebaliknya.  Sistem transportasi darat yang memadai memudahkan perjalanan kargo ke pelabuhan internasional Senari Container Terminal, yang memiliki koneksi ke Port Klang, Singapura, China, Hong Kong, Jepang, dan Korea. Ia mengatakan, kehadiran pelabuhan ini akan membantu mengurangi aktivitas yang memakan waktu seperti pemilahan dan pemrosesan kontainer serta mempercepat aliran kargo antarkapal dan jaringan transportasi darat.

Kondisi demikian itu sekaligus memangkas waktu dan biaya bagi pengirim barang maupun penerima. Para pengguna pelabuhan juga diberi kesempatan luas untuk mengembangkan sayap bisnisnya, karena TIP menawarkan fasilitas dan jasa yang dibutuhkan seperti lahan terbuka, lahan untuk kontainer, gudang, gudang untuk transfer, armada forklift (mesin pengangkat barang) serta tenaga kerja memadai.

Dengan pertimbangan melimpahnya sumber daya alam mineral di Kalimantan ini, TIP juga menyediakan fasilitas untuk melayani penyimpanan kargo curah. Kargo dari Kalimantan yang sedang transit di TIP tidak perlu membayar biaya pabean. Pemerintah Sarawak berniat untuk fokus pada pembangunan wilayah perbatasan dan menjalin kerja sama erat dengan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya alam lain di Sarawak maupun Kalimantan Barat.

Semua itu dengan sasaran mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas dunia yang ditujukan bagi pasar internasional. “Kerja sama ini pada gilirannya akan meratakan kesejahteraan antara kedua kawasan bertetangga melalui pembangunan wilayah”. Fasilitas tersebut sudah beroperasi sejak Mei 2011, TIP pertama kali diperkenalkan kepada publik di Pontianak, dalam Sarawak Business Expo yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Sarawak. Sarawak Business Expo digelar bersamaan dengan Misi Bisnis Sarawak ke Pontianak dari 6-9 Oktober 2011, dipimpin Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari, yang juga menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pariwisata Sarawak Malaysia. 

Nilai Strategisnya Provinsi Kaltara

Dilihat dari berbagai sisi, provinsi Kaltara mempunyai simbol-simbol yang menggambarkan strategisnya provinsi ini. Pertama di provinsi ini terdapat Garis Batas Negara (RI-Malaysia) termasuk OBP (Outstanding Boundary Problem yakni di sungai Sinapad, sungai simantipal dan pulau sebatik);kita paham bahwa garis perbatasan adalah Batas Kedaulatan Negara-analogi mengisyaratkan perlunya persiapan yang baik terkait pertahanan keamanan; di daerah pantainya khususnya di Pantai Timur di pulau Sebatik, merupakan titik awal penarikan garis pangkal batas laut; masih ditambah lagi dengan permasalahan Perairan laut di sekitar Ambalat; juga terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI tempat lalu lalangnya Kapal bertonase besar-kapal perang dan dagang-yang mengharuskan kita memperhatikan kepentingan nasional di wilayah tersebut.

Eranya Wilayah Perbatasan

Kaltara sendiri termasuk salah satu yang jadi bagian dari Tol Lut yakni Rute T8, yaitu rute dari Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-P Sebatik-dan kembali ke Tanjung Perak; sementara di Kaltara Tol Lut juga melewati pelabuhan Nunukan dan Sebatik. Perlu di catat, disamping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan kehidupan masyarakat Desa, yakni dengan pola pembangunan Desa lewat pemberdayaan Desa, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi pedesaan, suatu langkah nyata yang belum pernah ada sebelumnya.

Desa kini menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Bisa dibayangkan apa yang terjadi ? Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan  kini muncul minimal dalam dua tahun pelaksanaan program DD ini, sekurangnya LIMA HAL POKOK[1] telah dirasakan di lapangan, yakni :

Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa).

Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa.

Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga.

Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer (km) jalan, jembatan 511,9 km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. DD juga digunakan untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017). Dengan menggunakan ukuran apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan.

Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, Dll

Kini Presiden Joko Widodo disamping memperkuat kemampuan Desa, presiden Jokowi merencanakan akan melakukan peremajaan terhadap kebun rakyat. Kebun yang selama ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal presiden Jokowi akan meremajakan kelapa sawit kebun Rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun KARET, KOPI, KAKAO DAN PALA. Suatu program yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Presiden sudah melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektare di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

Kita hanya berharap agar BNPP, Pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini dan ikut berbenah serta berperan serta dalam mewujutkan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa.  Jadi tidaklah berlebihan kalau kita sebut provinsi Kaltara adalah provinsi strategis yang memerlukan perencanaan pembangunan secara khusus. Perencanaan yang bisa mengintegrasikannya dengan pembangunan kawasan didalam negeri dan dengan negara tetangga dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada serta pro aktif dalam pengembangan wilayahnya. Pembangunannya harus juga mencerminkan kerjasama dengan jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan connectivity Asean (Malaysia-Brunai-Filipina).

Sementara itu dalam hal pembangunan secara umum hemat kita Kaltara juga masih harus melakukan pembangunan sama dengan pembangunan provinsi lainnya di Indonesia yang meliputi dan jeli memanfaatkan peluang yang ada, seperti :

• Percepatan pembagunan wilayah perbatasan yang berpotensi menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan memicu kawasan disekitarya.
• Pengembangan wilayah perbatasan menjadi halaman depan bangsa, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dengan Negara tetangga,
• Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, inftrastruktur dan peningkatan ekonomi kerakyatan, seperti pertanian, perkebunan dll,
• Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dan eks TKI yang di deportasi. Pemberdayaan masyarakat perbatasan, melalui bantuan kepemilikan lahan perkebunan atau pertanian, bantuan permodalan usaha dan pelatihan keterampilan usaha.
• Pembangunan perkebunan kepala sawit rakyat, Pengembangan dan perluasan percetakan sawah.Pembangunan infrastruktur wilayah, terutama pembangunan sarana transportasi jalan.
• Pmbangunan Pos Lintas Batas Darat dan Laut (PLBD dan PLBL), dan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Nunukan dengan wilayah di daratan Pulau Kalimantan.