Penyelesaian Konflik Perbatasan Daerah

 

Buku yang ditulis dari seorang pakar yang telah mengabdikan 30 tahun hidupnya dalam dunia penegasan batas, baik di darat maupun di laut, di tingkat domestik maupun internasional. Sebuah buku yang tak hanya membedah, namun juga menawarkan solusi konkret: "Penyelesaian Konflik Batas Daerah".

Dengan tebal 345 halaman, buku ini bukan sekadar kumpulan teori, melainkan panduan praktis yang lahir dari pengalaman panjang dan mendalam. Anda akan diajak menyelami kompleksitas konflik batas antarprovinsi, antarkabupaten, hingga antarkota yang selama ini kerap menjadi duri dalam kemajuan daerah. Setiap halaman dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang akar permasalahan, serta membuka jalan menuju solusi yang berkelanjutan.

Mengapa buku ini Perlu Anda miliki?

Kalau ada tertarik tentang konflik batas? Maka Buku ini Perlu anda miliki? "Penyelesaian Konflik Batas Daerah" menekankan satu prinsip fundamental yang sering terlupakan: Kesepakatan adalah kunci. Tanpa kesepakatan, tidak ada penyelesaian yang bisa diwujudkan. Buku ini akan membongkar tuntas bagaimana kesepakatan menjadi fondasi utama dalam setiap resolusi konflik batas, menjadikannya bukan sekadar angan, melainkan kenyataan yang dapat dicapai.

Anda akan menemukan uraian rinci mengenai berbagai kasus konflik batas yang pernah terjadi, lengkap dengan analisis tajam tentang faktor-faktor penyebabnya. Lebih dari itu, buku ini secara sistematis menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mulai dari tahap identifikasi masalah, negosiasi, mediasi, hingga perumusan kesepakatan yang sah secara hukum.

Setiap solusi yang ditawarkan dalam buku ini berlandaskan pada Undang-Undang yang berlaku. Penulis memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian yang Anda baca adalah langkah yang legal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar panduan "bagaimana seharusnya", melainkan "bagaimana melakukannya sesuai dengan koridor hukum".

Kasus Korupsi Dana Desa Maluku Terus Bertambah

Kasus Korupsi Dana Desa Maluku Terus Bertambah

Oleh : Frans Pati Herin

Pengucuran dana desa sejak 2015, khususnya di Maluku, di antaranya turut menimbulkan pergunjingan terkait gaya hidup aparat desa yang berubah. Di sisi lain, kemiskinan di desa masih tetap tinggi. Di tengah kondisi itu, evaluasi terhadap pengelolaan dana desa terus dijalankan di Maluku demi pemanfaatan yang menyejahterakan warga desa. ”Jangan sampai terjadi penyalahgunaan uang,” ujar Wali Kota Ambon Richard Luhenapessy saat melantik puluhan saniri negeri di Kota Ambon, Rabu (5/2/2020).

Saniri negeri merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa-desa adat. Selain berperan dalam pengawasan, lembaga itu juga menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan anggaran ataupun aturan desa. Dalam struktur pemerintahan modern, lembaga itu disebut badan permusyawaratan desa.

Richard juga mengingatkan agar pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perangkat desa harus transparan menggunakan dana desa. Ia mencermati fenomena sejumlah kepala desa yang gaya hidupnya berubah sejak mengelola dana desa. Di sisi lain, pengelolaan dana desa belum optimal menggenjot pertumbuhan ekonomi di desa.

Mereka tiba-tiba beli perahu motor, beli sepeda motor, dan beli mobil bak terbuka. Itu uang dari mana? Masyarakat pasti curiga. Kondisi itu yang menimbulkan pergunjingan di masyarakat. Di desa-desa di Kota Ambon, seperti Negeri Lama dan Poka, masyarakat melaporkan dugaan korupsi dana desa ke Kejaksaan Negeri Ambon. Di kota itu ada 30 desa yang rata-rata mendapat dana sekitar Rp 1 miliar per tahun.

Dalam sejumlah kesempatan, orang-orang yang mengaku perangkat desa menghabiskan banyak uang di tempat hiburan malam di Kota Ambon. Biasanya ada lebih dari dua orang. Setiap kali masuk ke ruangan VIP tempat karaoke, paling sedikit pengeluarannya Rp 3 juta di luar tip. Fenomena itu muncul sejak dana desa digelontorkan tahun 2015.

Nus Termas, tokoh pemuda dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menuturkan, banyak kepala desa di daerah itu tiba-tiba memiliki tambahan aset di luar kewajaran. Masyarakat yang mempertanyakan dianggap membangkang. ”Mereka tiba-tiba beli perahu motor, beli sepeda motor, dan beli mobil bak terbuka. Itu uang dari mana? Masyarakat pasti curiga,” ujarnya.

Kasus korupsi

Data yang dihimpun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, menunjukkan semakin banyak kasus korupsi dana desa disidangkan. Tahun 2019 total ada 17 kasus. Tahun-tahun sebelumnya tidak sampai lima kasus per tahun. Kasus korupsi dana desa salah satunya terjadi di Desa Ustutun, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam persidangan, Zakarias Maika, kepala desa, mengaku menggunakan dana desa untuk membiayai pendidikan anaknya. Nilai uang yang disalahgunakan Rp 103 juta. Pengamat sosial Universitas Pattimura, Ambon, Josep A Ufi, berpendapat, jabatan kepala desa yang dianggap menjanjikan itu lantas jadi rebutan. Dinamika politik di desa memanas sehingga muncul kubu-kubu.

Di beberapa desa, seperti Batu Merah di Kota Ambon dan Suli di Kabupaten Maluku Tengah, kantor desa disegel sebagai buntut pemilihan kepala desa. Di dua desa adat itu, hanya keturunan tertentu yang berhak menjadi raja atau kepala desa. ”Pranata adat bisa rusak,” ujarnya.

Ironisnya, kemiskinan di desa masih tetap tinggi. Badan Pusat Statistik Maluku mencatat, jumlah penduduk miskin di Maluku malah bertambah dari 317.690 orang pada Maret 2019 menjadi 319.510 orang pada September 2019. Sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan, yakni 271.370 jiwa, sedangkan di wilayah perkotaan 48.150 jiwa.

Pembangunan desa masih fokus pada pembangunan fisik.

Penduduk miskin adalah warga dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Maluku dalam survei tersebut adalah Rp 545.378. Saat ini, jumlah desa di Maluku dengan status mandiri hanya 10 desa, status maju 84 desa, status berkembang 376 desa, status tertinggal 580 desa, dan status sangat tertinggal 145 desa.

Padahal, dana desa yang digelontorkan ke Maluku sejak tahun 2015 hingga 2020 mencapai Rp 5,3 triliun. Sasarannya untuk 1.198 desa. Penjabat Kepala Desa Rumah Tiga, Kota Ambon, Juan Y Kayadoe mengatakan, kunci utama pengelolaan dana desa agar dipercaya masyarakat adalah transparansi dan komunikasi. Perumusan program harus dimulai dari akar rumput.

Menurut dia, pada beberapa tahun terakhir, pembangunan desa masih fokus pada pembangunan fisik. Ke depan, pemberdayaan ekonomi akan didorong. Besaran dana desa itu mencapai Rp 1,2 miliar per desa.  Sumber : Kompas.id., Wajah Dana Desa di Maluku, 6 Februari 2020

BumDes & BumNas Sinergis Rakyat Sejahtera

BumDes & BumNas Sinergis Rakyat Sejahtera

ISBN - 978-602-336-678-1

Jumlah Halaman : 332 halaman

Selama ini drama susahnya para petani takkala PANEN RAYA adalah Bulog yang tidak mampu menyerap panen gabah mereka. Seperti kejadian di tahun 2017. Perum Bulog menetapkan target penyerapan beras dan gabah tahun 2017 mencapai 3,7 juta ton[1]. Target penyerapan tahun ini lebih rendah dari target penyerapan tahun 2016 yang mencapai 3,9 juta ton. Pasalnya realisasi penyerapan gabah dan beras Bulog sepanjang tahun 2016 hanya 2,97 juta ton. Hal itu disebabkan harga beras di tingkat petani yang sudah meningkat di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga Bulog tidak perlu melakukan penyerapan kecuali untuk kebutuhan stok saja.  Direktur Pengadaan Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, dari target penyerapan tahun ini sebesar 3,7 juta ton, Bulog menargetkan penyerapan beras public service obligation (PSO) sebesar 3,2 juta ton beras komersil 500 ton. Ia bilang, target penyerapan beras dan gabah Bulog tahun ini dibuat berdasarkan realisasi penyerapan tahun 2016 yang jauh dari target. Kendati demikian, penyerapan tahun 2016 jauh di atas realisasi penyerapan tahun 2015 sebesar 2,4 juta ton.

Padahal harapan Petani sebenarnya sederhana saja, kalau lagi Panen Raya maka Bulog melakukan perannya. Sesuai harga yang pantas Bulog beserta jajarannya membeli hasil panen tersebut. Karena Bulog sudah siap mereka bisa mengaturnya. Mana hasil panen yang akan di jadikan Stok gabah sementara, jangka sedang dan mana hasil panen yang langsung masuk Mesin Giling Beras modern mereka. Dalam artian mesin giling modern ya; masuk gabah hasil panen tetapi ketika keluarnya sudah jadi beras kelas prima dan sudah dalam karung atau kantong-kantong beras yang memikat. Bulog bisa menjadikannya stok beras atau langsung dilempar ke pasar mengikuti pengendalian harga beras di pasar. Nah demikian juga yang seharusnya mereka lakukan terhadap hasil panen rakyat dengan komoditas yang berbeda. Terserah apakah itu bawang putih, cabe atau bawang merah Dll. Bagaimana Bulog membangun jaringannya? Ya itu semestinya merupakan kerja sama sinergis antara sesame BUMN dan BumDes.

Selama ini yang terjadi hanya seperti diatas tadi, sasaran mereka hanya seolah hanya sekedar menyerap hasil panen sesuai target mereka. "Kami optimistis target penyerapan ini dapat tercapai kalau kondisi cauaca bagus dan normal," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (19/1/2018).  Ia menjelaskan kendala utama yang dialami Bulog untuk mencapai target penyerapan tahun lalu adalah harga beras di lapangan sudah tinggi atau di atas HPP yakni Rp 7.300 per kilogram (kg). Bila Bulog memaksakan terus menyerap, maka akan terjadi lonjakan harga dan hal ini berpotensi membuat inflasi lebih tinggi.  Namun kalau melihat laporan Kementerian Pertanian (Kemtan) tahun lalu yang produksi mencapai 79 juta ton gabah kering giling (GKG), maka target penyerapan tahun ini dapat tercapai.  Sejumlah upaya juga dilakukan Bulog untuk mencapai target tersebut, yakni dengan : Pertama, optimalisasi program ON FARM Perum Bulog melalui kerja sama dengan Gabungan kelompok tani (gapoktan) maupun sinergi dengan BUMN lain seperti PT Pertani Persero yang memiliki mesin giling padi dan pengering serta gudang; Kedua, Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dengan rentang kualitas dan harga tertenttu yang memungkinkan Bulog bisa mencapai jumlah serapan yang lebih besar dengan memperkuat unit-unit pengolahan di daerah; Ketiga, Bulog juga melakukan pengembangan infrastruktur ; Keempat, meningkatkan pasar beras selain PSO antara lain dengan pengembangan jaringan rumah pangan kita (RPK), lumbung pangan desa atau BUMdes yang digagas Kementerian Desa.

Selain itu, Bulog juga akan mempersiapkan stok pangan untuk program rakyat miskin (raskin) dimana pada tahun ini di bagi dua. Pertama lewat program raskin dan kedua lewat penggunaan evo-cer atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana setiap masyakat memiliki uang non tunai sebesar Rp 110.000 per bulan untuk pembelian beras. Meskipun program ini ada, namun Tri menilai tidak berdampak signifikan pada penyerapan Bulog karena volume beras yang disiapkan sama dengan tahun lalu yakni 15,7 juta ton. Khusus untuk raskin sebesar 14,2 juta ton dan untuk pasar e vocer sebesar 1,6 juta ton.

BumNas Masih Sibuk Dengan Diri Mereka Sendiri

Dalam penglihatan kita, secara konsep peran Bulog sudah sesuai dengan Visi dan Misi nya tetapi dalam pelaksanaannya, terlihat ketidak siapan mereka dalam melihat Dinamika pasar. Begitu sesuatu terjadi perubahan maka terkesan mereka “ memintak petunjuk lagi” ke Pusat. Hal seperti ini tidak jauh bedanya dengan cara penaggulangan Bencana pada era sebelum pemerintahan Jokowi-JK.  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Williem Rampangilei[2] menceritakan tentang ketidakpuasan Presiden Jokowi dalam penanggulangan bencana di Indonesia. "Berawal dari gempa Pidie Aceh pada Desember 2016, Presiden tidak puas dengan cara kerja di lapangan dalam penangangan bencana dan minta percepatan," ujar Williem di depan 3.200 peserta Rapat Kerja Nasional BNPB-BPBD 2017 di Yogyakarta, Kamis (23/2/2017). Dengan ketidakpuasan ini, cara kerja penanggulangan bencana pun diubah. Semula ketika terjadi bencana, penilaian dan verifikasi infrastruktur untuk rekonstruksi dilakukan pasca tahap tanggap bencana. Sebab, pada tanggap bencana biasanya fokus pada penyelamatan manusia. Tapi, karena Presiden tidak puas, tahap itu pun dilakukan bersamaan dengan verifikasi infrastruktur yang rusak untuk tahap rekonstruksi.

Dengan arahan Presiden tersebut kini diubah; "Jadi ketika satu hari verifikasi menemukan 15 bangunan rusak, langsung keesokan harinya bantuan ditransfer dari pemerintah ke warga bersangkutan, tidak perlu melewati tahap birokrasi yang berlapis-lapis dan memakan waktu berbulan-bulan," ucap dia. BNPB, kata Williem, juga menurunkan tim untuk menganalisis, sehingga ketika tanggap darurat selesai, rekonstruksi dan rehabilitasi pun juga bisa selesai lebih cepat.Karena itu, dia mengatakan, personel BPBD harus berkualitas dan bersertifikasi. Nah bagi kita, Bulog juga harusnya belajar dari cara kerja BNPB.,sehingga setiap tahun tidak terkesan selalu kedodoran serta membuat masyarakat bingung dengan stabilitas harga.

Kita ingin mengingatkan lagi, kalau selama ini drama susahnya para petani takkala PANEN RAYA adalah Bulog beserta jajarannya yang tidak mampu menyerap panen gabah mereka. Hal yang sama juga bisa kita temukan pada komoditi lain, misalnya pada harga-harga bawang Merah atau bawang Putih. Yang terjadi di pasaran sebenarnya sangat jelas, kalau pasokan berkurang maka harga akan mengalami kenaikan. Proses itu sebenarnya terjadi tidak dalam waktu seketika. Artinya kalau memang kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian serta jajaran Bulog bekerja dengan baik, mereka juga sudah pasti tahu bakal apa yang akan terjadi pada komoditas tertentu. Sehingga dengan mekanisme serta kerja sama lewat jaringan mereka, pastilah dapat berbuat.

Masalahnya sederhana, petani sebenarnya memerlukan partner yang bisa membeli komoditas hasil pertanian mereka di saat panen dengan harga yang baik. Harapannya memang Bulog harus mampu membeli dan mengolah hasil panen tersebut, mengelola stok dan mengatur harga agar semua komoditi itu bisa memberikan manfaat bagi para pihak. Baik bagi para penghasil maupun para konsumen.  Harapannya adalah BumDes (petani) dan BumNas (Negara) bisa sinergi. BumNas, BumDes dan khususnya Bulog mampu membangun jaringan bisnis pengelola hasil panen Rakyat, seperti adanya jaringan mesin beras modern, jaringan pengolah hasil komoditi terkait, jaringan gudang untuk stok. Sehingga apapun hasil panen masyarakat selalu dapat ditampung oleh Bulog dan malah dapat meningkatkan kualitasnya , hasilnya masih bisa dinikmati oleh para petani lewat jaringan kerjasaman BumDes dan Bulognya atau lewat BumNas nya. Hal itulah yang disampaikan oleh Buku ini.

---

[1] http://www.bulog.co.id/berita/37/6004/10/1/2017/Target-Bulog-Penyerapan-Beras-&-Gabah-3,7-Juta-Ton.html

[2] http://www.liputan6.com/news/read/2866488/presiden-tidak-puas-bnpb-ubah-cara-kerja-penanggulangan-bencana