Unifikasi Taiwan: Siapa Yang Bakal Di"Madurokan"- Lai Ching Tie atau Xi-Jinping

 

Oleh Harmen Batubara

Dunia hari ini sedang menahan napas. Di tengah gemuruh perkembangan teknologi dan pergeseran kekuatan global, sebuah narasi lama kembali menyeruak ke permukaan dengan intensitas yang lebih dingin sekaligus membara: masa depan Taiwan. Ini bukan sekadar isu kedaulatan, melainkan babak akhir dari sebuah "dendam kesumat" sejarah yang belum tuntas.

Akar Sejarah Satu Bangsa, Dua Jalan

Sejarah mencatat bahwa perpisahan China daratan dan Taiwan bermula dari pertarungan ideologi yang sengit antara Komunisme dan Demokrasi. Keduanya bertarung demi satu visi: kesejahteraan rakyat China. Saat demokrasi (Kuomintang) terdesak dan menyeberang ke Taiwan, dunia mengira itu adalah akhir.

Namun, realitas menunjukkan hal yang di luar dugaan. Di bawah sistem yang berbeda, kedua entitas ini sama-sama berhasil mencapai puncak kemakmuran. China daratan bertransformasi menjadi adi daya ekonomi dan militer yang mengguncang dominasi Barat, sementara Taiwan menjelma menjadi "naga kecil" Asia yang menguasai rantai pasok semikonduktor dunia. Keduanya makmur, namun keduanya tetap terpisah oleh selat yang sempit sekaligus jurang ideologi yang dalam.

2026 Ambisi Xi Jinping dan Kalkulasi Baru

Memasuki tahun 2026, Presiden Xi Jinping kembali menegaskan pesan yang kian mendesak: Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China, dan unifikasi adalah keniscayaan sejarah. Bagi Beijing, membiarkan Taiwan tetap mandiri adalah luka sejarah yang menganga.

Namun, unifikasi kini tidak lagi dihitung hanya dengan jumlah kapal perang atau jet tempur. Ada variabel baru dalam perang urat syaraf ini: "Efek Maduro".

Perspektif Taiwan: Di Taipei, penangkapan atau tekanan ekstrem internasional terhadap tokoh seperti Maduro (Venezuela) menjadi simbol harapan bahwa komunitas internasional, dipimpin Amerika Serikat, memiliki kekuatan untuk menekan pemimpin otoriter. Muncul spekulasi berani bahwa AS sewaktu-waktu dapat "me-Maduro-kan" Xi Jinping melalui isolasi total atau tekanan hukum internasional.

Perspektif Beijing: Sebaliknya, Beijing melihat kartu ini dengan cara yang jauh lebih pragmatis. Dengan kekuatan ekonomi dan pengaruhnya di kawasan, China merasa jauh lebih mudah untuk "me-Maduro-kan" Lai Ching-te—mengisolasi Taiwan secara diplomatik, mencekik ekonominya, dan menjadikannya pemimpin yang tidak diakui oleh dunia internasional sebelum unifikasi fisik terjadi.

Realitas Regional dan Global

Secara regional, unifikasi paksa melalui perang akan menjadi kiamat bagi ekonomi Asia Tenggara dan Timur. Laut China Selatan akan membara, dan jalur perdagangan global akan lumpuh. Secara global, dunia tidak siap kehilangan pasokan teknologi dari Taiwan, namun dunia juga tidak mampu menghadapi konfrontasi langsung dengan kekuatan nuklir China.

Dendam kesumat yang telah berumur lebih dari 70 tahun ini kini berada di persimpangan jalan:

Jalan Damai: Memerlukan konsesi raksasa yang saat ini tampak mustahil bagi kedua belah pihak.

Jalan Perang: Sebuah pertaruhan "semua atau tidak sama sekali" yang bisa menghancurkan kemakmuran yang telah dibangun susah payah oleh kedua belah pihak.

Yang Ingin Kita Ingatkan

Unifikasi Taiwan bukan lagi soal siapa yang benar atau salah secara sejarah, melainkan soal apakah ego politik dan dendam masa lalu akan mengalahkan akal sehat demi keberlangsungan peradaban. China sudah kuat, Taiwan sudah makmur. Pertanyaannya, apakah mereka bersedia mempertaruhkan semua kemakmuran itu demi satu garis di atas peta?

Perang Rusia–Ukraina- Saat Logika Militer Bertentangan Dengan Logika Politik

 

Oleh Harmen Batubara

Ketika Damai Menjadi Pilihan yang Dipaksakan

Perang Rusia–Ukraina bermula dari dua hal utama: keamanan dan identitas.
Ukraina ingin lepas dari bayang-bayang Rusia dan mendekat ke Barat, bahkan bergabung dengan NATO. Bagi Rusia, itu ancaman langsung di depan pintu rumahnya. Ketegangan memuncak, dan pada Februari 2022, perang pun meletus.

Perang ini cepat berubah menjadi perang panjang dan melelahkan.
Kota-kota hancur, jutaan warga mengungsi, ratusan ribu tentara gugur di kedua pihak. Dunia mendukung Ukraina, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, dengan senjata, dana, dan sanksi terhadap Rusia.

Namun waktu berjalan.
Biaya perang membengkak. Ekonomi global terguncang. Dukungan publik di negara-negara Barat mulai lelah. Di titik inilah muncul skenario pahit bernama “damai dengan syarat.”

Belakangan, berkembang wacana bahwa:

• Ukraina diminta melepaskan sebagian wilayahnya yang kini dikuasai Rusia.
• Ukraina juga tidak diterima menjadi anggota NATO.

Sebagai gantinya, Rusia menghentikan perang.

Bagi Amerika Serikat, ini cara mengakhiri perang yang mahal.
Bagi sebagian pemimpin Uni Eropa, ini jalan realistis untuk menghentikan kehancuran.

Namun bagi Ukraina, ini hampir mustahil diterima.

Artinya mereka harus mengakui kehilangan tanah, kedaulatan, dan impian keamanan jangka panjang.
Bagi rakyat Ukraina, itu bukan perdamaian—itu kekalahan yang diwariskan ke generasi berikutnya.

Ironisnya, Uni Eropa sendiri juga terbelah.
Menerima skenario ini berarti mengakui bahwa kekuatan militer bisa mengubah peta negara, sesuatu yang bertentangan dengan nilai Eropa itu sendiri.

Inilah tragedi perang Rusia–Ukraina hari ini:
damai ada di meja perundingan, tapi harganya terlalu mahal untuk diterima.
Dan selama harga itu dianggap tidak adil, perang—meski melelahkan—akan terus berlanjut.

Memahami dinamika perang Rusia-Ukraina memang cukup rumit karena melibatkan kepentingan banyak negara besar. Namun, jika kita sederhanakan, situasinya ibarat sebuah pertaruhan besar tentang kedaulatan dan keamanan masa depan Eropa.

Berikut adalah narasi sederhana mengenai dinamika tersebut berdasarkan skenario yang Anda sebutkan:

Akar Masalah - "Garis Merah" yang Dilanggar

Rusia merasa terancam jika Ukraina bergabung dengan NATO (aliansi militer Barat), karena itu berarti militer Barat berada tepat di depan pintu rumah mereka. Di sisi lain, Ukraina merasa sebagai negara merdeka yang berhak memilih jalannya sendiri, termasuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO demi keamanan mereka dari bayang-bayang Rusia.

Skenario Pahit - Tanah untuk Perdamaian

Belakangan ini, muncul wacana dari beberapa pihak di Amerika Serikat dan sebagian kecil Uni Eropa untuk mengakhiri perang dengan "Jalan Pintas". Syaratnya sangat berat bagi Ukraina:

·                Melepaskan Wilayah: Ukraina diminta mengikhlaskan wilayah yang sudah diduduki Rusia (seperti Krimea dan wilayah Timur).

·                Netralitas Tetap: Ukraina dilarang selamanya menjadi anggota NATO.

Logikanya sederhana namun dingin: "Hentikan perang sekarang, sebelum lebih banyak nyawa melayang dan ekonomi dunia semakin hancur."

Mengapa Ini Menjadi "Sesuatu yang Mustahil"?

Meskipun terdengar seperti solusi cepat, bagi Ukraina dan mayoritas negara Uni Eropa, syarat ini dianggap sebagai pil racun:

·                     Bagi Ukraina: Melepaskan wilayah berarti mengkhianati jutaan warga mereka yang tinggal di sana. Selain itu, tanpa keanggotaan NATO, mereka takut Rusia akan menyerang lagi di masa depan setelah memulihkan kekuatan militernya.

·                     Bagi Uni Eropa: Jika mereka membiarkan Rusia mengambil wilayah Ukraina lewat kekerasan, ini akan menjadi preseden buruk. Negara-negara Eropa lain (seperti Polandia atau negara Baltik) akan merasa terancam bahwa hukum internasional tidak lagi berlaku dan "siapa yang kuat, dia yang menang."

 Ringkasan Dinamika Saat Ini

Pihak	Posisi Utama	Hambatan
Ukraina	Ingin semua wilayah kembali dan jaminan keamanan (NATO).	Kelelahan pasukan dan ketergantungan pada bantuan luar negeri.
Rusia	Ingin pengakuan atas wilayah yang dicaplok dan Ukraina tetap netral.	Sanksi ekonomi berat dan kerugian militer yang besar.
Barat (AS/UE)	Ingin perang usai karena beban ekonomi.	Takut dianggap lemah dan membiarkan agresi menang.

---

Intinya: Perang ini sekarang berada di titik di mana logika militer (pertempuran di lapangan) berbenturan dengan logika politik (tekanan untuk berdamai). Ukraina merasa jika mereka menyerah sekarang, mereka kehilangan masa depan. Sementara Barat mulai merasa terbebani secara finansial, namun sadar bahwa membiarkan Ukraina kalah adalah ancaman jangka panjang bagi keamanan dunia.

 

Banjir Siklon Senyar Sumatera Memperlihatkan Indonesia Belum Siap Menghadapi Bencana

 

Oleh  Harmen Batubara

Ketika Siklon Senyar menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025, Indonesia kembali diingatkan pada satu kenyataan pahit: kita belum siap menghadapi bencana besar yang sifatnya tidak terduga. Peristiwa yang melanda tiga provinsi itu bukan sekadar bencana alam biasa, tetapi menunjukkan celah besar dalam sistem mitigasi, deteksi dini, dan respons darurat Indonesia.

Siklon Senyar datang tanpa sinyal kuat. Para ahli meteorologi tak melihat tanda-tanda yang lazim muncul sebelum badai besar berkembang. Bahkan, menurut Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin, fenomena ini adalah peristiwa sangat langka karena siklon tropis hampir tidak pernah terbentuk di wilayah khatulistiwa. Ketidaksiapan ini membuat dampaknya berlipat ganda.

Siklon Senyar: Ketidakterdugaan yang Menghancurkan

Banjir siklonik ini meluluhlantakkan kehidupan masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Curah hujan ekstrem yang dibawa angin siklon membuat sungai-sungai meluap dan lereng bukit runtuh, berubah menjadi “monster” yang menghancurkan rumah, jalan, jembatan, dan apa pun yang dilaluinya.

Hingga 29 November 2025, korban jiwa telah mencapai 303 orang di tiga provinsi, dan ratusan lainnya masih hilang:

• Aceh: 47 meninggal, 51 hilang
• Sumatera Utara: 166 meninggal, 143 hilang
• Sumatera Barat: 90 meninggal, 85 hilang

Angka ini diyakini akan bertambah seiring pencarian yang masih berlangsung. Akses yang terputus menyebabkan banyak wilayah belum tersentuh pencatatan resmi.

Transportasi lumpuh total. Jalan antarprovinsi dan antarkabupaten tertutup longsor, jembatan utama runtuh, dan beberapa daerah terisolasi berhari-hari. Listrik padam, jaringan internet hilang, dan pasokan pangan terganggu. Warga terjebak tanpa akses informasi dan logistik.

Pemda dan Pemerintah Pusat telah menurunkan bantuan secara maksimal—personel, perlengkapan darurat, tenda, suplai medis, dan makanan dikirim lewat udara, laut, dan darat. Masa tanggap darurat ditetapkan 14 hari, memastikan seluruh kebutuhan warga ditanggung pemerintah. Namun, bencana ini tetap menjadi cermin penting bahwa sistem peringatan dan mitigasi kita masih jauh dari ideal.

 

Jika Dibandingkan dengan Asia Tenggara: Indonesia Harus Belajar Lebih Cepat

Bencana ekstrem juga terjadi di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Di sinilah kita bisa melihat betapa negara-negara tetangga merespons fenomena serupa dengan kesiapan yang lebih matang:

1. Filipina – Protokol Siklon yang Sangat Ketat

Filipina sudah terbiasa dihantam topan besar. Setiap tahun mereka menghadapi 15–20 topan. Respons mereka jauh lebih terstruktur:

• Sistem peringatan dini multi-level (Signal No. 1–5).
• Evakuasi massal diputuskan otomatis berdasarkan kategori badai.
• Tempat evakuasi standar nasional sudah dibangun permanen.

Meski korban tetap ada, kesiapan sosial dan institusional mereka mengurangi dampak jauh lebih besar.

2. Vietnam – Jalur Evakuasi dan Manajemen Sungai

Vietnam yang sering dilanda badai Laut China Selatan memiliki sistem terintegrasi antara:

• Pembangunan jalur evakuasi cepat,
• Penguatan tanggul sungai,
• Pencegahan tebing runtuh dengan reforestasi dan penguatan struktur tanah.

Kerusakan sering terjadi, tetapi korban jiwa dapat ditekan lewat mitigasi berbasis tata ruang.

3. Thailand – Manajemen Banjir Kota dan Early Warning Terpusat

Thailand mengembangkan Flood Management Center berstandar militer, menghubungkan data curah hujan, radar cuaca, hingga sensor sungai.
Sistem ini memungkinkan prediksi banjir dan peringatan publik yang lebih akurat.

Indonesia: Negara Bencana yang Belum Bertransformasi

Indonesia adalah salah satu negara dengan risiko bencana paling tinggi di dunia—tsunami, gempa, gunung berapi, banjir bandang, dan kini siklon tropis sekalipun. Namun sistem mitigasi masih terfragmentasi:

• Kolaborasi data antara BMKG, BRIN, dan BNPB belum sepenuhnya real-time.
• Prosedur early warning masih lambat dan kurang menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
• Infrastruktur tanggul, drainase, dan stabilisasi lereng di banyak wilayah sangat minim.
• Pemukiman warga masih berada di zona-zona rawan karena tata ruang yang tidak tegas.
• Edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana masih terbatas.

Siklon Senyar bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana sistem.

Rekomendasi untuk Masa Depan: Membangun Indonesia yang Tangguh Bencana

Agar tragedi seperti Siklon Senyar tidak berulang dengan dampak sebesar ini, Indonesia perlu melakukan lompatan besar dalam kesiapan bencana:

1. Modernisasi Sistem Peringatan Dini Berbasis AI dan Data Terpadu

Integrasi:

• BMKG, BRIN, BNPB, BIG
  dalam satu sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan untuk memprediksi anomali cuaca ekstrem lebih cepat.

2. Infrastruktur Tahan Bencana

• Rehabilitasi tebing dan hutan di daerah rawan longsor.
• Penguatan tanggul dan pelebaran sungai.
• Pemetaan ulang zona rawan sehingga pembangunan tidak lagi mengorbankan keselamatan.

3. Kota dan Desa Tangguh Bencana

Setiap provinsi wajib memiliki:

• Shelter evakuasi standar nasional.
• Jalur evakuasi yang teruji.
• Simulasi bencana massal minimal dua kali setahun.

4. Reformasi Tata Ruang Berbasis Risiko

Hentikan izin permukiman dan industri di wilayah yang rawan bencana berulang.

5. Pendidikan Mitigasi Bencana Sejak Dini

Mulai dari sekolah dasar hingga komunitas desa:

• Pelatihan evakuasi,
• Pengetahuan tanda-tanda alam,
• Cara bertahan dalam kondisi tanpa listrik dan komunikasi.

6. Transparansi Bantuan dan Pemulihan

Bantuan harus tepat sasaran, dan pemulihan pascabencana harus memastikan:

• Pembangunan rumah permanen bagi warga,
• Pemulihan mata pencaharian,
• Pendampingan psikologis korban, terutama anak-anak.

Momentum untuk Berbenah

Siklon Senyar adalah tragedi besar, tetapi juga kesempatan besar untuk melihat kelemahan kita dengan jujur. Walaupun pemerintah daerah dan pusat telah berusaha sebaik mungkin dalam kondisi serba terbatas, bencana ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bertransformasi.

Indonesia tak boleh lagi hanya “merespons” bencana. Kita harus memprediksi, mengantisipasi, dan menyiapkan diri.

Siklon Senyar adalah peringatan bahwa cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi.
Pertanyaannya: Apakah kita siap untuk yang berikutnya?

Visi Jokowi Bloomberg2025 Peluang Mengintegrasikan AI ke dalam Pemerintahan, Industri, dan Sistem Sosial

Oleh  Harmen Batubara

Refleksi atas Pidato Jokowi di Bloomberg New Economy Forum 2025

Di panggung Bloomberg New Economy Forum 2025, di hadapan para pemimpin dunia, inovator global, dan arsitek ekonomi digital, Joko Widodo kembali menunjukkan satu pesan kunci: Indonesia dan Asia Tenggara hanya akan menang di era ekonomi baru jika mampu mengintegrasikan kecerdasan—human intelligence, machine intelligence, dan institutional intelligence—ke dalam setiap sendi pembangunan.

Pidato Jokowi bukan sekadar sambutan seremonial. Ia adalah peta jalan, peringatan, sekaligus optimisme rasional bahwa dunia tengah bergerak ke fase paling menentukan: intelligence economy.

Transformasi Bukan Sekadar Teknologi, Tapi Keberanian

Jokowi mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia membangun ekonomi besar dalam satu dekade terakhir bukanlah keajaiban instan. Ia hasil dari:

• keberanian membuat keputusan sulit,
• kegigihan memperbaiki infrastruktur dasar,
• serta keyakinan bahwa bangsa besar harus bergerak cepat atau tertinggal.

Namun Jokowi juga menekankan: tugas itu belum selesai.
Infrastruktur fisik sudah dibangun, sekarang saatnya membangun infrastruktur kecerdasan.

Era Baru: Ekonomi yang Diggerakkan oleh Kecerdasan

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa:

“Bangsa, perusahaan, dan masyarakat yang mampu mengintegrasikan kecerdasan ke dalam pemerintahan, industri, dan sistem sosial akan tumbuh lebih cepat.”

Ini bukan retorika. Ini adalah kenyataan baru yang sudah mulai terlihat:

• Pemerintahan cerdas yang memanfaatkan big data untuk mengambil keputusan publik yang presisi.
• Industri cerdas yang memadukan robotika, otomatisasi, dan AI untuk efisiensi dan produktivitas.
• Sistem sosial cerdas yang memungkinkan pendidikan adaptif, layanan kesehatan prediktif, dan jaringan sosial yang lebih inklusif.

Indonesia bergerak ke arah itu—pelan namun pasti.

 Gelombang Besar Berikutnya Revolusi Robot Humanoid & AI

Di forum tersebut, Jokowi menyampaikan prediksi berani:

“Dalam 5, 10, hingga 15 tahun ke depan, akan ada revolusi robot humanoid besar-besaran, dan revolusi AI yang menyeluruh.”

Prediksi ini sejalan dengan tren global:

• Biaya produksi robot terus turun.
• Kemampuan robot humanoid meningkat eksponensial.
• AI multimodal mulai meniru kemampuan manusia dalam berpikir, merespons, dan berkreasi.

Bagi Indonesia, ini bukan ancaman—ini peluang.

 Mengapa AI Penting untuk Pertumbuhan Indonesia?

1. Pemerintahan yang Lebih Efisien & Transparan

AI dapat mendeteksi kebocoran anggaran, memetakan kemiskinan secara real-time, hingga mengelola layanan publik berbasis data.
Ini membantu negara tumbuh lebih cepat dan akurat dalam membuat kebijakan.

2. Industri yang Lebih Kompetitif

Dari manufaktur, logistik, pertanian, hingga energi—AI memotong biaya, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang inovasi baru.
Robotika memungkinkan Indonesia menghindari middle-income trap.

3. Sistem Sosial Lebih Kuat & Adaptif

AI membantu menciptakan pendidikan yang personal, kesehatan prediktif, dan perlindungan sosial berbasis data.
Dampaknya: kualitas SDM meningkat.

 

ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Jokowi menegaskan bahwa Asia Tenggara siap menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat dunia.
Kombinasi:

• bonus demografi,
• pasar digital raksasa,
• stabilitas geopolitik relatif,
• dan kolaborasi regional,

menjadikan ASEAN kandidat kuat pusat intelligence economy di Asia.

Kuncinya Kolaborasi, Bukan Kompetisi

Tema Bloomberg Forum 2025, “Thriving in an Age of Extremes”, sejalan dengan seruan Jokowi:
di tengah ketidakpastian global—perang, perlombaan AI, proteksionisme—kolaborasi adalah satu-satunya jalan agar teknologi menjadi berkah, bukan ancaman.

AI tidak bisa dibangun sendirian.
Robotika tidak bisa dikembangkan tanpa ekosistem global.
Ekonomi cerdas menuntut jaringan, bukan isolasi.

Masa Depan Itu Bernama “Intelligence Economy”

Pidato Jokowi di Bloomberg New Economy Forum 2025 bukan hanya tentang Indonesia.
Ia tentang babak baru peradaban manusia.

Sebuah era di mana:

• mesin berpikir,
• robot bekerja,
• manusia berkreasi,
• dan pemerintahan mengambil keputusan berdasarkan kecerdasan yang terintegrasi.

Indonesia telah memulai langkahnya.
ASEAN siap menyambut masa depan.
Dan seperti kata Jokowi:

“Transformasi membutuhkan keberanian, kegigihan, dan keyakinan. Kita akan terus tumbuh di era baru ini—jika kita berani mengintegrasikan kecerdasan ke dalam setiap langkah pembangunan.”

Sebuah pesan yang layak dipikirkan—dan diwujudkan.